India Akhirnya Pulihkan Jaringan Internet 4G di Kashmir Setelah 18 Bulan

SRINAGAR, KOMPAS.com - India menyatakan telah memulihkan jaringan internet seluler berkecepatan tinggi (4G) di wilayah federal Jammu dan Kashmir untuk pertama kalinya sejak Agustus 2019.

Pemerintah India mencabut hak-hak khusus penduduk karena pergolakan di wilayah yang didominasi Muslim tersebut.

Jammu dan Kashmir (J&K) tadinya adalah satu-satunya negara bagian mayoritas Muslim di India.

Namun pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri India Narendra Modi membaginya menjadi dua, termasuk daerah kantong dengan banyak umat Buddha.

Pemerintah nasionalis Hindu India kemudian mengambil kendali langsung atas keduanya.

Baca juga: Kasus Covid-19 di India Bisa Turun Drastis, Ini Dugaan Penyebabnya...

Sebagian besar wilayah pegunungan Himalaya juga diklaim oleh Pakistan, saingan berat India di Asia Selatan.

"Layanan internet seluler 4G dipulihkan di seluruh J&K," tulis juru bicara administrasi lokal Rohit Kansal di Twitter, melansir Reuters pada Jumat (5/2/2021).

India membubarkan Kashmir pada pertengahan 2019, dengan mengirim pasukan tambahan terutama ke Lembah Kashmir.

Sejumlah pemimpin politik wilayah itu juga ditahan. Tindakan itu diklaim dilakukan untuk menindak perbedaan pendapat di wilayah di mana India telah memerangi pemberontakan selama beberapa dekade.

Baca juga: Komika India Ini Ditangkap atas Lelucon yang Tak Pernah Diucapkannya

4G Mubarak! For the first time since Aug 2019 all of J&K will have 4G mobile data. Better late than never.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) February 5, 2021

Salah satu politisi yang ditahan dan dibebaskan, mantan Menteri Utama J&K Omar Abdullah, dalam unggahan di Twitter mengungkapkan kebahagiaan atas langkah pemerintah New Delhi terkait akses internet di daerah itu.

"4G Mubarak!" katanya, menggunakan kata Urdu untuk ucapan selamat.

"Untuk pertama kalinya sejak Agustus 2019, semua J&K akan memiliki data seluler 4G. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.”

Baca juga: Demo Petani Didukung Pesohor Dunia, Ini Tanggapan Pemerintah India