Kudeta Myanmar, Militer Patroli di Jalan dan Terapkan Jam Malam

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Militer Myanmar melakukan patroli dan menerapkan jam malam setelah kudeta mereka terhadap pemerintahan sipil.

Angkatan bersenjata menguasai negara setelah menangkap sejumlah pemimpin seperti Aung San Suu Kyi, dan Presiden Win Myint.

Tidak ada kekerasan mematikan yang dilaporkan dalam insiden itu, dengan tentara memblokade jalanan Naypyidaw maupun Yangon.

Baca juga: Presiden Biden Ancam Sanksi Baru untuk Myanmar Usai Kudeta Militer

Seluruh jaringan televisi, baik domestik maupun internasional, dimatikan. Internet dan telepon diputus dengan bank mengaku mereka tutup lebih awal.

Setelah itu, militer mengumumkan 24 menteri dan wakilnya dibubarkan, dan menggantinya dengan 11 orang di keuangan, kesehatan, hingga dalam negeri.

Dilansir BBC Senin (1/2/2021), pemerintah sementara menerapkan jam malam dari pukul 20.00 hingga pukul 06.00 waktu setempat.

Kudeta itu terjadi buntut ketegangan antara pemerintahan Suu Kyi dengan oposisi yang didukung oleh angkatan bersenjata.

Semua berawal ketika Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi menang telak dalam pemilu 8 November 2020.

Pihak oposisi meradang, dan meminta agar pemilu diulang seraya melontarkan tuduhan adanya pelanggaran di seluruh negara.

Baca juga: Begini Perjuangan Aung San Suu Kyi ke Pucuk Pimpinan Myanmar hingga Kembali Ditahan

Seorang warga berusia 25 tahun yang tak memberi namanya berujar, jerih payah mereka untuk mendapatkan demokrasi kini sia-sia.

"Saya kira kami sudah melupakan perasaan ini (dikuasai militer). Namun, nampaknya kami harus mengalaminya lagi," tuturnya.

Warga lain di kota Hlaing mengungkapkan, dia tidak ingin ada kudeta militer. Dia berharap ada masa depan lebih baik untuk Myanmar.

Baca juga: Kudeta Militer Myanmar Berujung Demo di Thailand

Selama bertahun-tahun, negara yang dulunya bernama Burma itu dipimpin oleh junta sebelum Aung San Suu Kyi mengakhirinya.

Melalui konstitusi 2008, angkatan bersenjata mendapatkan jatah tiga kementerian; pertahanan, perbatasan, dan dalam negeri.

Selain itu, mereka menguasai seperempat parlemen, dengan segala perubahan kebijakan harus melalui restu mereka.