KOMPAS.com - Militer Myanmar resmi melancarkan kudeta atas pemerintahan yang dipilih secara demokratis di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi.
Militer Myanmar yang kuat telah mengambil kembali kendali negara itu dalam kudeta dan mengumumkan keadaan darurat.
Sebelumnya pihak militer telah menahan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin senior pemerintah lainnya dalam penggerebekan dini Senin (2/1/2021) melansir CNN.
Terjadi pemadaman jaringan komunikasi yang luas, bank-bank ditutup, dan tentara berseragam berpatroli di jalan-jalan kota terbesar Myanmar, Yangon.
Warga yang menyalakan televisi hanya dapat mengakses saluran TV Myawaddy milik militer. Sementara semua saluran berita lain tampaknya diblokir.
Ancaman kudeta militer ternyata juga terjadi di sejumlah negara belum lama ini. Berikut beberapa negara yang mengalami tantangan dari pihak militer atas pemerintahannya sejak 2019.
Baca juga: Aung San Suu Kyi Gerakkan Massa untuk Lawan Kudeta Militer Myanmar
Kudeta militer yang kini terjadi di Myanmar kembali mengancam proses demokrasi yang baru dicecap negara ini kurang lebih satu dekade terakhir.
Sebelumnya, hampir 50 tahun negara ini berada di dalam pemerintahan militer. Demokrasi yang “baru lahir” kemudian diatur di bawah konstitusi yang dibuat oleh junta, yang menentukan pembagian kekuasaan antara administrasi sipil dan jenderal negara.
Namun ketakutan meningkat setelah panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing tampaknya menggemakan sentimen kudeta. Pada Rabu (27/1/2021), dia mengatakan konstitusi negara dapat "dicabut" dalam keadaan tertentu.
Selama berminggu-minggu, militer Myanmar menuduh terjadinya penyimpangan yang luas dalam pemilihan umum November 2020.
Padahal Komisi Pemilihan Myanmar telah menyatakan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang telak atas partai militer dengan penguasaan lebih dari 80 persen kursi parlemen.
Seruannya untuk verifikasi daftar pemilih meningkat minggu lalu. Juru bicara militer mulai “mengancam” pengambilalihan militer untuk menangani apa yang disebut mereka sebagai krisis politik.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa di Myanmar menginginkan militer menjadi sebuah organisasi "yang menerima keinginan orang-orang terkait pemilu", kata Myo Nyunt, juru bicara partai yang berkuasa Aung San Suu Kyi kepada Reuters.
Melansir Guardian pada Sabtu (31/1/2021), Militer Myanmar menyatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi negara dan bertindak sesuai dengan hukum, di tengah kekhawatiran di negara itu bahwa militer mungkin berusaha merebut kekuasaan.
Namun pada Senin (2/2/2021) dini hari, Aung San Suu Kyi dan sejumlah pimpinan politik NLD diketahui telah ditahan oleh pihak militer.
Militer Myanmar selanjutnya mengumumkan telah mengambil kembali kendali negara itu dalam kudeta dan mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun.
Baca juga: Pemilu Myanmar Jadi Pangkal Kudeta Militer, Begini Ceritanya Tahun Lalu...
Pada Agustus 2020, Tentara Mali berhasil menggulingkan Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita.
Pihak militer mengklaim hal itu dilakukan untuk mencegah negara, yang wilayahnya membentang hingga gurun sahara itu, jatuh lebih jauh ke dalam kekacauan.
Mereka mengatakan berencana untuk membentuk pemerintahan transisi sipil dan mengadakan pemilihan baru.