Kompas.com - 01/02/2021, 15:37 WIB
Foto arsip tertanggal 17 Desember 2019, menampilkan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, berbicara di konferensi pers dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, setelah bertemu di Istana Kepresidenan Naypyidaw, Myanmar. AP PHOTO/AUNG SHINE OOFoto arsip tertanggal 17 Desember 2019, menampilkan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, berbicara di konferensi pers dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, setelah bertemu di Istana Kepresidenan Naypyidaw, Myanmar.

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengeluarkan seruan bagi orang-orang untuk melawan kudeta militer.

Partainya mengatakan, seruan itu dikatakan Suu Kyi sebelum dia ditahan militer pada Senin (1/2/2021) pagi buta.

Suu Kyi meminta orang-orang melawan kudeta Myanmar, menurut unggahan di Facebook resmi ketua National League for Democracy (NLD), partainya Suu Kyi.

Baca juga: Kudeta Militer Terjadi di Myanmar, Ini Fakta yang Berhasil Terhimpun

Militer kini menetapkan kondisi darurat di Myanmar selama setahun.

Dalam pesannya yang dikutip AFP, Suu Kyi juga menegaskan kembali kemenangan telak NLD di pemilu Myanmar pada November 2020.

Di unggahan Facebook tadi, disebutkan pula bahwa tindakan militer dapat membahayakan upaya negara melawan wabah virus corona.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Covid-19 di Myanmar mencatatkan lebih dari 140.000 kasus dan angka kematian di atas 3.000.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Ditahan Militer, Suhu Politik Myanmar Makin Memanas


Dalam unggahannya wanita berusia 75 tahun itu juga menolak konstitusi tahun 2008 yang disusun militer Myanmar secara kontroversial, meski tetap mematuhinya sejak memasuki parlemen.

Konstitusi tersebut memberi militer Myanmar kewenangan untuk mengatur Kementerian Dalam Negeri, perbatasan, pertahanan utama, serta blok kursi parlemen.

Suu Kyi dan pemerintahannya berusaha keras mengubah undang-undang tersebut sejak memenangkan pemilu Myanmar 2015, tetapi hanya sedikit yang membuahkan hasil.

Kemudian selama masa jabatan sebelumnya, Aung San Suu Kyi menghindari klausul konstitusional yang membuatnya tak bisa menduduki kursi kepresidenan.

Suu Kyi lalu mengambil peran kepemimpinan de facto sebagai penasihat negara.

Baca juga: Mengenal Min Aung Hlaing, Jenderal Senior yang Jadi Pemimpin Sementara Myanmar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Sumber AFP
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.