Respons PBB soal Penahanan Suu Kyi, Kecam Militer Myanmar

NEW YORK CITY, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras penahanan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, dalam kudeta yang dilakukan militer negara itu.

"Sekretaris Jenderal mengecam keras penahanan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint, dan para pemimpin politik lainnya menjelang sesi pembukaan parlemen baru Myanmar," kata juru bicaranya, Stephane Dujarric.

"Situasi ini merupakan pukulan telak bagi reformasi demokrasi di Myanmar," lanjutnya dikutip Kompas.com dari AFP.

Baca juga: Myanmar Dilanda Kudeta Militer, Seluruh Dunia Mengecam

Dujarric menambahkan, pemilu Myanmar pada November memberikan partai National League for Democracy (NLD)-nya Suu Kyi mandat kuat.

Pemilu itu disebutnya mencerimkan keinginan kuat rakyat Myanmar, untuk melanjutkan demokrasi yang mereka capai dengan susah payah.

Pernyataan dari Sekjen PBB juga mengecam militer Myanmar agar menghormati keinginan rakyat, dan mematuhi norma-norma demokrasi.

Baca juga: Kudeta Militer Terjadi di Myanmar, Ini Fakta yang Berhasil Terhimpun

"Setiap perbedaan harus diselesaikan melalui dialog damai," kata pernyataan Sekjen PBB.

"Semua pemimpin harus bertindak demi kepentingan yang lebih besar bagi reformasi demokrasi Myanmar, terlibat dalam dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental."

Dewan Keamanan PBB berencana mengadakan pertemuan pada Kamis (4/2/2021) di Myanmar dengan utusan khusus PBB untuk negara itu, Christine Schraner Burgener, menurut para diplomat.

Namun, sesi itu bisa dimajukan menjadi awal pekan ini karena situasi yang mendesak, ungkap seorang diplomat kepada AFP tanpa menyebut nama.

Baca juga: Mengenal Min Aung Hlaing, Jenderal Senior yang Jadi Pemimpin Sementara Myanmar