Kudeta Militer Myanmar dan 10 Tahun Demokrasi yang Penuh Gejolak

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Militer Myanmar menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan melancarkan kudeta, satu dekade setelah negara itu lepas dari belenggu kepemimpinan tentara selama hampir 50 tahun.

Melansir AFP pada Senin (1/2/2021), berikut adalah kronologi Myanmar lepas dari diktator militer, tetapi demokrasi yang mereka anut juga tidak kuat dan bisa saja berumur singkat.

Baca juga: Kudeta Militer di Myanmar, Pemerintah Indonesia Sampaikan Keprihatinan

2010

Junta mengadakan pemilu pada awal November, dan partai Union Solidarity and Development (USDP) yang didukung militer mengeklaim kemenangan.

Sementara itu partai National League for Democracy (NLD) dan banyak pihak lain menolak ambil bagian.

Para pengamat menilai pemilu itu tidak bebas atau adil.

Kurang dari seminggu usai pemilu, Suu Kyi dibebaskan setelah menjalani 16 dari 20 tahun masa tahanan rumah.

Baca juga: Mengenal Min Aung Hlaing, Jenderal Senior yang Jadi Pemimpin Sementara Myanmar

AFP PHOTO/THET AUNG Polisi berjaga di sepanjang jalan di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, pada 29 Januari 2021, menjelang pembukaan kembali parlemen pada 1 Februari menyusul pemilu November 2020 yang dimenangkan Aung San Suu Kyi dari NLD secara telak.

2011

Secara mengejutkan junta menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan semi-sipil di bawah mantan jenderal Thein Sein yang mendukung reformasi.

Banyak hak-hak dasar dipulihkan, termasuk pencabutan larangan berkumpul dan berekspresi.

2012

NLD memenangi 43 dari 45 kursi pada pemilihan sela April, dan Suu Kyi menjadi anggota parlemen.

Tahun itu Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa juga mulai mencabut sanksi, lalu bisnis-bisnis dari negara Barat mulai memasuki Myanmar.

Namun, kekerasan sektarian terjadi di negara bagian Rakhine barat, terutama yang menimpa minoritas Muslim Rohingya.

Pada November, Barack Obama menjadi presiden AS pertama yang menginjakkan kaki di Myanmar.

Baca juga: Militer Myanmar Ambil Alih Kekuasaan dan Kepung Yangon, Umumkan Keadaan Darurat

2015

NLD menang pemilu dan mencetak sejarah. Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing kemudian memberi selamat kepada Aung San Suu Kyi dan partainya.

AFP / ROSLAN RAHMAN Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

2016

NLD mengambil alih kekuasaan dan Suu Kyi berperan sebagai penasihat negara.

Posisi itu juga berarti pemimpin de facto, yang dibuat untuk menghindari ketentuan konstitusional untuk melarangnya mencalonkan diri jadi presiden.