NAYPYIDAW, KOMPAS.com – Militer Myanmar menyatakan bakal melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai dengan hukum.
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, pada Sabtu (30/1/2021).
Pernyataan tersebut membuat lega dan meredakan kekhawatiran bahwa angkatan bersenjata Myanmar mungkin berusaha untuk merebut kekuasaan.
Pernyataan itu muncul sehari setelah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan intervensi militer di Myanmar.
Baca juga: Kudeta Militer Myanmar, Ini Rentetannya dari Hasil Pemilu yang Dituduh Curang
Angkatan bersenjata Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, sebelumnya dikhawatirkan akan melakukan kudeta lagi karena menantang hasil pemilu Myanmar.
"Tatmadaw melindungi konstitusi 2008 dan akan bertindak sesuai dengan hukum," bunyi pernyataan itu sebagaimana dilansir dari Reuters.
"Beberapa organisasi dan media mengasumsikan apa yang mereka inginkan dan menulis karena Tatmadaw akan menghapus konstitusi," imbuh pernyataan itu membantah adanya kekhawatiran kudeta.
Partai National League for Democracy (NLD), yang menang telak dalam pemilu Myanmar, menyebut pernyataan itu sebagai penjelasan yang sesuai.
Baca juga: Tokoh Agama dan Politik Myanmar Serukan Militer dan Pemerintah Berdialog
Juru bicara NLD Myo Nyunt mengatakan kepada Reuters bahwa partainya menginginkan militer menjadi sebuah organisasi yang menerima keinginan rakyat terkait pemilihan.
Analis yang berbasis di Myanmar Richard Horsey mengatakan kudeta yang akan terjadi dalam waktu dekat tampaknya tidak mungkin.
“Tampaknya militer Myanmar telah mundur dari ancaman kudeta,” tulis Horsey di Twitter.
“Bagaimana cara menafsirkannya, dan apa artinya bagi stabilitas ke depan, bergantung pada detail di balik layar yang belum jelas,” imbuh Horsey.
Baca juga: Ibu Kota Myanmar Dikelilingi Pagar Berduri di Tengah Ancaman Kudeta Militer
Ketegangan politik di Myanmar meningkat pekan ini ketika juru bicara angkatan bersenjata Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, menolak untuk mengesampingkan kudeta.
Dia juga memperingatkan bahwa angkatan bersenjata dapat mengambil tindakan jika keluhan tentang kecurangan dalam pemilu Myanmar tidak ditangani.
Demonstrasi pro-militer digelar di beberapa kota besar di Myanmar.