Dikhawatirkan akan Kudeta, Militer Myanmar Nyatakan Patuh Konstitusi

NAYPYIDAW, KOMPAS.com – Militer Myanmar menyatakan bakal melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai dengan hukum.

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, pada Sabtu (30/1/2021).

Pernyataan tersebut membuat lega dan meredakan kekhawatiran bahwa angkatan bersenjata Myanmar mungkin berusaha untuk merebut kekuasaan.

Pernyataan itu muncul sehari setelah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan intervensi militer di Myanmar.

Baca juga: Kudeta Militer Myanmar, Ini Rentetannya dari Hasil Pemilu yang Dituduh Curang

Angkatan bersenjata Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, sebelumnya dikhawatirkan akan melakukan kudeta lagi karena menantang hasil pemilu Myanmar.

"Tatmadaw melindungi konstitusi 2008 dan akan bertindak sesuai dengan hukum," bunyi pernyataan itu sebagaimana dilansir dari Reuters.

"Beberapa organisasi dan media mengasumsikan apa yang mereka inginkan dan menulis karena Tatmadaw akan menghapus konstitusi," imbuh pernyataan itu membantah adanya kekhawatiran kudeta.

Partai National League for Democracy (NLD), yang menang telak dalam pemilu Myanmar, menyebut pernyataan itu sebagai penjelasan yang sesuai.

Baca juga: Tokoh Agama dan Politik Myanmar Serukan Militer dan Pemerintah Berdialog

Juru bicara NLD Myo Nyunt mengatakan kepada Reuters bahwa partainya menginginkan militer menjadi sebuah organisasi yang menerima keinginan rakyat terkait pemilihan.

Analis yang berbasis di Myanmar Richard Horsey mengatakan kudeta yang akan terjadi dalam waktu dekat tampaknya tidak mungkin.

“Tampaknya militer Myanmar telah mundur dari ancaman kudeta,” tulis Horsey di Twitter.

“Bagaimana cara menafsirkannya, dan apa artinya bagi stabilitas ke depan, bergantung pada detail di balik layar yang belum jelas,” imbuh Horsey.

Baca juga: Ibu Kota Myanmar Dikelilingi Pagar Berduri di Tengah Ancaman Kudeta Militer

Ketegangan politik di Myanmar meningkat pekan ini ketika juru bicara angkatan bersenjata Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, menolak untuk mengesampingkan kudeta.

Dia juga memperingatkan bahwa angkatan bersenjata dapat mengambil tindakan jika keluhan tentang kecurangan dalam pemilu Myanmar tidak ditangani.

Demonstrasi pro-militer digelar di beberapa kota besar di Myanmar.

Pada Sabtu, sekitar 200 orang berjalan melalui Yangon, melambaikan spanduk dan meneriakkan dukungan terhadap militer.

Mereka juga membawa spanduk yang menentang intervensi asing dalam urusan dalam negeri Myanmar.

Baca juga: Komisi Pemilihan Umum Tolak Tuduhan Militer Myanmar Terkait Kecurangan Pemilu 2020

Pada Kamis (28/1/2021), Komisi Pemilihan Umum (UEC) Kamis membantah tuduhan adanya kecurangan militer yang dikeluarkan oleh militer.

Badan tersebut menambahkan, tidak ada kesalahan yang cukup besar yang mampu memengaruhi kredibilitas pemungutan suara.

Militer Myanmar berulang kali menuding adanya ketidakberesan dalam pemilu karena kemenangan NLD.

Hal itu menyebabkan konfrontasi langsung antara pemerintah sipil dan militer di Myanmar setelah beberapa tahun terakhir.

Konstitusi Myanmar menyebut, militer mendapatkan jatah 25 persen di kursi parlemen dan kontrol terhadap tiga kementerian utama dalam pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Myanmar di Ambang Kudeta Militer, Belasan Kedubes Beri Peringatan