Selain Myanmar, Negara-negara Ini Juga Baru Saja Terancam Kudeta Militer

KOMPAS.com - Militer Myanmar resmi melancarkan kudeta atas pemerintahan yang dipilih secara demokratis di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi.

Militer Myanmar yang kuat telah mengambil kembali kendali negara itu dalam kudeta dan mengumumkan keadaan darurat.

Sebelumnya pihak militer telah menahan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin senior pemerintah lainnya dalam penggerebekan dini Senin (2/1/2021) melansir CNN.

Terjadi pemadaman jaringan komunikasi yang luas, bank-bank ditutup, dan tentara berseragam berpatroli di jalan-jalan kota terbesar Myanmar, Yangon.

Warga yang menyalakan televisi hanya dapat mengakses saluran TV Myawaddy milik militer. Sementara semua saluran berita lain tampaknya diblokir.

Ancaman kudeta militer ternyata juga terjadi di sejumlah negara belum lama ini. Berikut beberapa negara yang mengalami tantangan dari pihak militer atas pemerintahannya sejak 2019.

1. Myanmar

Kudeta militer yang kini terjadi di Myanmar kembali mengancam proses demokrasi yang baru dicecap negara ini kurang lebih satu dekade terakhir.

Sebelumnya, hampir 50 tahun negara ini berada di dalam pemerintahan militer. Demokrasi yang “baru lahir” kemudian diatur di bawah konstitusi yang dibuat oleh junta, yang menentukan pembagian kekuasaan antara administrasi sipil dan jenderal negara.

Namun ketakutan meningkat setelah panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing tampaknya menggemakan sentimen kudeta. Pada Rabu (27/1/2021), dia mengatakan konstitusi negara dapat "dicabut" dalam keadaan tertentu.

Selama berminggu-minggu, militer Myanmar menuduh terjadinya penyimpangan yang luas dalam pemilihan umum November 2020.

Padahal Komisi Pemilihan Myanmar telah menyatakan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang telak atas partai militer dengan penguasaan lebih dari 80 persen kursi parlemen.

Seruannya untuk verifikasi daftar pemilih meningkat minggu lalu. Juru bicara militer mulai “mengancam” pengambilalihan militer untuk menangani apa yang disebut mereka sebagai krisis politik.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa di Myanmar menginginkan militer menjadi sebuah organisasi "yang menerima keinginan orang-orang terkait pemilu", kata Myo Nyunt, juru bicara partai yang berkuasa Aung San Suu Kyi kepada Reuters.

Melansir Guardian pada Sabtu (31/1/2021), Militer Myanmar menyatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi negara dan bertindak sesuai dengan hukum, di tengah kekhawatiran di negara itu bahwa militer mungkin berusaha merebut kekuasaan.

Namun pada Senin (2/2/2021) dini hari, Aung San Suu Kyi dan sejumlah pimpinan politik NLD diketahui telah ditahan oleh pihak militer.

Militer Myanmar selanjutnya mengumumkan telah mengambil kembali kendali negara itu dalam kudeta dan mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun.

2. Mali

Pada Agustus 2020, Tentara Mali berhasil menggulingkan Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita.

Pihak militer mengklaim hal itu dilakukan untuk mencegah negara, yang wilayahnya membentang hingga gurun sahara itu, jatuh lebih jauh ke dalam kekacauan.

Mereka mengatakan berencana untuk membentuk pemerintahan transisi sipil dan mengadakan pemilihan baru.

Mengenakan masker di tengah pandemi virus corona, Keïta mengundurkan diri dalam pidato singkat di televisi pemerintah pada Selasa malam. Dia mengatakan, “Saya tidak ingin darah tumpah untuk membuat saya tetap berkuasa", mengutip BBC.

Dewan Keamanan PBB mengutuk "pemberontakan" itu, mendesak pembebasan segera presiden dan para pejabatnya. Semua pasukan disebut harus "kembali ke barak mereka tanpa penundaan."

Sementara Uni Afrika (UA) memilih untuk menangguhkan Mali. Dewan keamanan yang beranggotakan 15 anggota menyerukan "pemulihan tatanan konstitusional" dan pembebasan presiden dan pejabat pemerintah lainnya.

Mali adalah salah satu negara termiskin di dunia dan telah mengalami beberapa kali pengambilalihan militer. Saat ini, negara itu sedang berjuang untuk menahan gelombang serangan kelompok ekstremis dan kekerasan etnis.

Ada juga kemarahan di antara pasukan tentang gaji. Tapi para prajurit, yang menyebut diri mereka Komite Nasional untuk Penyelamatan Rakyat, setelah itu mengklaim mereka tidak ingin tetap berkuasa.

Kolonel Ismael Wague, wakil kepala angkatan udara, mendesak kelompok sipil dan politik Mali membantunya. Maksudnya untuk menciptakan "transisi politik yang mengarah ke pemilihan umum yang kredibel, untuk pelaksanaan demokrasi yang akan meletakkan dasar bagi Mali baru".

Keïta memenangkan masa jabatan kedua dalam pemilu 2018. Tetapi sejak Juni, dia telah menghadapi protes jalanan besar-besaran atas korupsi, salah urus ekonomi dan perselisihan tentang pemilihan legislatif.

3. Bolivia

Sejumlah media mainstream memilih “berhati-hati” melaporkan perubahan politik di Bolivia pada 2019. Namun Guardian pada Rabu (13/11/2019) dalam laporannya secara tegas menyatakan terjadi kudeta militer di Bolivia.

Sejumlah pihak, termasuk Pemerintahan Donald Trump, menyatakan persetujuan atas pergantian kepemimpinan Bolivia pada 2019. Namun laporan Guardian menuding mereka mengabaikan garis waktu kritis di mana Morales mengundurkan diri hanya setelah dia ditekan untuk melakukannya oleh militer.

Presiden Bolivia, Evo Morales secara tiba-tiba mengundurkan diri beberapa menit setelah mendapatkan pesan dari kepala militer Bolivia.

Dilaporkan pada Minggu (10/11/2019), kepala militer Bolivia dengan gamblang meminta Presiden Bolivia, Evo Morales untuk mengundurkan diri dari kursi kepresidenan.

Beberapa menit kemudian, Morales yang berada di pesawat ke Cochabamba di mana dia melakukan hal itu.

Sebelum “dijatuhkan”, pemerintahan Morales dituding melakukan kecurangan pada pemilihan 20 Oktober 2019. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Organization of American States (OAS) dalam auditnya yang merekomendasikan adanya pemungutan suara ulang.

Morales menerima temuan ini, dan segera menyerukan pemilihan baru. Namun dalam minggu-minggu setelah 20 Oktober, tuntutan utama berubah dari pemilihan baru menjadi pengunduran diri Morales.

Menurut laporan Guardian, tidak seperti semua aktor lain di Bolivia, ketika militer "menyarankan" Morales meninggalkan jabatannya, dia tidak punya pilihan selain mengatakan ya. Sebab pemerintahannya akan menghadapi risiko kekerasan yang luar biasa.

Ironisnya, setelah “kejatuhan” Morales peristiwa beberapa hari selanjutnya menunjukkan, “kudeta” tidak akan mengakhiri kekerasan dan kekacauan yang melanda Bolivia.

4. Sudan

Presiden Sudan Omar al-Bashir digulingkan dan ditangkap oleh militer setelah hampir 30 tahun berkuasa, pada April 2019.

"Saya mengumumkan sebagai menteri pertahanan penggulingan rezim dan menahan pemimpinnya di tempat yang aman," kata Menteri pertahanan Sudan saat itu, Awad Ibn Auf Ibn Auf dalam pengumuman kudetanya, mengutip BBC.

Menurutnya negara telah menderita dari "manajemen yang buruk, korupsi, dan tidak adanya keadilan". Dia juga meminta maaf "atas pembunuhan dan kekerasan yang terjadi".

Tentara sejak itu akan mengawasi masa transisi dua tahun yang diikuti dengan pemilihan umum. Dia juga mengatakan keadaan darurat tiga bulan sedang diberlakukan.

Presiden Omar al-Bashir telah ditahan di Khartoum, Sudan 11 April 2019. Namun tidak jelas apa yang akan terjadi padanya setelah penangkapannya.

Menurut BBC, kudeta militer di Sudan terjadi tanpa arah yang jelas tentang bagaimana para jenderal berencana untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

Ketakutannya adalah mereka tidak memiliki niat seperti itu. Kudeta yang dilakukan elite keamanan disebut memproyeksi, kejatuhan Omar al-Bashir dan pemberlakuan jam malam akan memberi mereka waktu dan mengakhiri protes berkepanjangan di negara itu.

Namun jika demikian, militer disebut melakukan kesalahan perhitungan yang serius. Militer memiliki senjata dan kapasitas untuk melakukan represi brutal. Tapi tindakan keras dinilai tidak akan menyelesaikan krisis ekonomi putus asa yang membawa kebencian selama bertahun-tahun ke jalanan Desember lalu.

Pasalnya protes di Sudan awalnya dipicu oleh kenaikan biaya hidup. Baru kemudian para demonstran mulai menyerukan agar presiden mundur dan pemerintahannya mundur.

5. Gabon

Pemerintah Gabon akhirnya mengumumkan kondisi negara sudah terkendali menyusul percobaan kudeta yang dilancarkan pasukan militernya pada awal tahun 2019.

Sebelumnya, lima tentara dilaporkan menguasai stasiun radio nasional pada pukul 04:30 waktu setempat. Mereka membacakan pernyataan singkat yang mengumumkan "Dewan Restorasi Nasional".

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat tiga tentara muda di studio radio mengenakan seragam militer dan memegang senjata. Para pemberontak meminta tentara mengendalikan sistem transportasi, cadangan amunisi dan bandara "untuk kepentingan bangsa".

Juru bicara pemerintah, Bertrand Mapangou, menyatakan pihak berwenang telah menangkap kelima pemberontak yang mencoba untuk mengambil alih pemerintahan.

Dilaporkan oleh BBC, para perwira yunior mengklaim mereka merebut kekuasaan "untuk memulihkan demokrasi" di Gabon yang kaya minyak.

Mapangou mengatakan bahwa para jenderal militer, masyarakat sipil dan pemimpin oposisi yang disebutkan dalam pernyataan pemberontak sebagai pendukung potensial akan diselidiki.

Pemimpin Gabon ketika itu, Ali Bongo menggantikan ayahnya Omar Bongo sebagai presiden pada 2009. Dia memenangkan pemilihan ulang pada tahun 2016 dalam sebuah jajak pendapat yang dirusak oleh kekerasan dan tuduhan penipuan.

Bongo, yang saat itu telah berada di luar negeri selama dua bulan, dilaporkan menderita stroke pada bulan Oktober dan menerima perawatan di Maroko.

Dia berusaha untuk mengakhiri rumor tentang kesehatannya dengan pesan tahun baru di televisi di mana dia mengatakan dia merasa baik-baik saja.

Tentara mengatakan mereka kecewa dengan pesan itu, menyebutnya "pemandangan yang menyedihkan" dan "upaya tanpa henti untuk mempertahankan kekuasaan."