China Tidak Akan Akui Paspor Warga Hong Kong yang Dikeluarkan Inggris Mulai 31 Januari

BEIJING, KOMPAS.com - China akan mengakhiri pengakuannya terhadap paspor Inggris yang dipegang warga Hong Kong karena Inggris membuka program visa untuk lebih dari 5 juta warga Hong Kong.

Melansir Russian Today (RT), Jumat (29/1/2021) Beijing telah mengatakan bahwa paspor British National Overseas (BNO) tidak akan lagi diakui sebagai dokumen perjalanan atau bentuk identifikasi di China setelah tanggal 31 Januari.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian mengatakan pada Jumat bahwa Beijing memiliki hak untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Inggris yang membuka program visa kepada lebih dari 5 juta warga Hong Kong.

Baca juga: Inggris Tawarkan Kewarganegaraan, Ini Reaksi Warga Hong Kong

China mengumumkan bahwa paspor BNO yang kini dipegang oleh lebih dari 450.000 orang di Hong Kong tidak akan lagi diakui di negara itu.

Lijian menegaskan kembali sikap serius China akan penentangan terhadap campur tangan Inggris soal urusan dalam negeri Beijing.

Lijian juga menambahkan, Inggris harus mengakui bahwa Hong Kong telah menjadi bagian dari China selama 24 tahun.

Baca juga: Inggris Tawarkan Suaka bagi Warga Hong Kong, Begini Peringatan China

“Kebijakan tempat tinggal dan naturalisasi di Inggris telah berulang kali diperluas. Upaya Inggris untuk mengubah sejumlah besar orang Hong Kong menjadi warga negara Inggris kelas dua telah sepenuhnya mengubah sifat BNO dari pemahaman Sino-Inggris asli," kata jubir Kemenlu itu.

Juru bicara China bersikeras bahwa langkah Inggris itu melanggar janji kepada China dan paspor BNO saat ini tidak lagi sama dengan yang asli.

Dari pihak Inggris sendiri, Perdana Menteri Boris Johnson memuji upaya Inggris membela kebebasan dan nilai-nilai warga Hong Kong dengan memberi program visa untuk mereka yang memenuhi syarat.

Baca juga: Kantor Keamanan Nasional Hong Kong Resmi Dibuka, Ini Tugas-tugasnya

"Saya sangat bangga bahwa kita telah membawa jalan baru ini bagi warga Hong Kong pemegang BNO untuk tinggal, bekerja dan berpenghidupan di negara kami," kata Johnson dalam sebuah pernyataan pada Jumat.

"Dengan melakukan itu, kami menghormati ikatan mendalam sejarah dan persahabatan kami dengan orang-orang Hong Kong, dan kami telah membela kebebasan dan otonomi, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Inggris dan Hong Kong."

Pada Juli 2020, Inggris mengumumkan bahwa mereka akan memperkenalkan program visa dan pemukiman setelah Beijing mengadopsi Undang-Undang Keamanan Nasional yang luas untuk Hong Kong.

Baca juga: UU Keamanan Nasional Beraksi Lagi, Bos Besar Media Hong Kong Ditangkap

Undang-undang Keamanan Nasional dipandang oleh Inggris sebagai langkah yang kian mengikis demokrasi di wilayah bekas jajahan Inggris itu, dan pelanggaran dari deklarasi bersama antara Inggris dan China.

Diperkirakan bahwa sebanyak 300.000 orang dapat meninggalkan Hong Kong ke Inggris selama 5 tahun ke depan.

Hal itu dapat memberikan keuntungan bersih sebanyak 2,9 miliar Pound kepada perekonomian Inggris.

Baca juga: Buntut UU Keamanan Nasional, Inggris Panggil Dubes China