Buntut UU Keamanan Nasional, Inggris Panggil Dubes China

LONDON, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan telah memanggil Duta Besar (Dubes) China terkait dengan krisis yang terjadi di Hong Kong, Kamis (2/7/2020).

Ini adalah kali kedua seorang Dubes China dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Inggris yang membahas tentang Hong Kong sejak 1997.

Dubes China untuk Inggris, Liu Xiaoming, dipanggil Wakil Menteri Luar Negeri Inggris Sir Simon McDonald untuk rapat beberapa jam, setelah China memberlakukan UU tersebut dilansir dari Sky News, Kamis.

Sir Simon McDonald memanggil Liu untuk menyampaikan "keprihatinan mendalam" atas diberlakukannya UU Keamanan Nasional.

Dalam deklarasi tersebut, China akan memberi Hong Kong otonomi penuh selama 50 tahun setelah Inggris menyerahkan Hong Kong pada 1997.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menawarkan kewarganegaraan Inggris kepada 2,9 juta warga Hong Kong pada Rabu (1/7/2020).

Mantan Penerjemah Deng Xiaoping, Victor Gao, merasa "sangat ragu" pemerintah Inggris akan menepati janjinya.

"Mereka tidak melakukannya [memberikan status kewarganegaarn Inggris] pada 1997 dan saya pikir mereka tidak akan melakukannya sekarang," ujarnya.

 "Jika Anda membandingkan antara Hong Kong atau Inggris, banyak orang Hong Kong yang senang tinggal di sana [Hong Kong] karena tempatnya bagus untuk berbisnis, pajak rendah, dan orang tidak akan memilih pergi," tambahnya.

Baca juga: UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong Dinilai Lebih Kejam dari Dugaan

Dia melanjutkan siapa saja yang mendukung Hong Kong akan mendukung UU keamanan nasional.

Musababnya dia mengklaim banyak orang Hong Kong yang setuju UU tersebut karena selama setahun ini merasakan "kekerasan, anarki, dan membangkang peraturan".

Victor berkukuh hak untuk protes, berdemonstrasi, dan kebebasan berpendapat dijamin penuh oleh UU kemanan nasional. 

Meskipun fakta di lapangan melaporkan 370 orang ditahan pada Rabu, termasuk 10 orang yang "melanggar" UU baru tersebut.

Mantan Ketua Partai Demokrat Hong Kong Emily Lau berpendapat bebebrapa orang "sangat tertarik" terhadap penawaran Raab.

Tetapi dia juga berharap sekutu lain seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat (AS) juga akan membatu.

Baca juga: Seorang Pria Ditangkap Karena Mengibarkan Bendera Hong Kong Merdeka

"Tentu saja, saya harap akan ada skema bantuan internasional untuk membantu orang-orang Hong Kong yang sangat ketakutan," ujar dia.

Gubernur terakhir Hong Kong saat di bawah kekuasaan Inggris, Chris Patten, mengatakan UU Kemanan Nasional telah "sepenuhnya menjungkirbalikkan Satu Negara Dua Sistem".

Dia mengatakan, UU tersebut sebuah distopia karena berujung kepada kepemimpinan yang totaliter. Patten berharap Inggris beserta sekutunya bersatu.

"Ketika China berperilaku baik, kita akan bekerja sama dengan mereka. Namun ketika mereka berperilaku buruk, kita akan memanggil mereka dan akan ada konsekuensinya," tambah dia.

"Hal itu harus dilakukan. Kalau tidak, abad ke-21 ini akan semakin tidak makmur dan semakin berbahaya," sambung dia.

Baca juga: Tusuk Polisi Hong Kong, Pria Ditangkap Saat Hendak ke Inggris