Thailand Ancam Hukum Penyebar Berita Vaksin Palsu, Setelah Dikritik Soal Vaksin Covid-19

BANGKOK, KOMPAS.com - Pemerintah Thailand menegaskan akan menuntut siapa pun yang membagikan informasi palsu tentang vaksin virus corona di media sosial atau media massa.

Melansir AP pada Selasa (19/1/2021), Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-O-cha menyatakan sudah memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman, dalam keadaan darurat yang diumumkan Maret lalu, untuk menghadapi ancaman kesehatan.

Peringatan Prayuth merupakan reaksi nyata atas tuduhan bahwa pemerintahnya tidak berbuat banyak untuk memperoleh pasokan vaksin yang memadai.

Kritik itu berubah menjadi politik yang tajam setelah seorang politisi populer menyiarkan tuduhan seperti itu dalam siaran internet Senin malam (18/1/2021).

Thanathorn Juangroongruangkit, mantan pemimpin Partai Future Forward yang dibubarkan, menuduh pemerintah bertindak terlalu lambat dalam memvaksin penduduk negara itu.

Thanathorn telah lama mengkritik pemerintahan Prayuth. Partainya mendapatkan tempat ketiga yang kuat dalam pemilihan umum 2019.

Namun, dia dipaksa keluar dari Parlemen ketika pengadilan memutuskan bahwa dia telah melanggar undang-undang pemilu. Partainya kemudian dibubarkan karena alasan teknis serupa.

Baca juga: Dulu Dipuji Tangani Covid-19, Kini Kasus di Thailand Melonjak Lagi

Ada juga tuduhan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah memperoleh keuntungan secara tidak adil dari kontrak memproduksi vaksin.

Tuduhan itu dibantah oleh Pemerintah Thailand dan perusahaan yang terlibat.

“Jangan salahkan saya karena mengancam tindakan hukum,” kata Prayuth. "Saya perlu menjaga kepercayaan orang dan kepercayaan pada pemerintah."

Pejabat kesehatan pada konferensi pers Selasa (18/1/2021) membela upaya pengadaan vaksin.

Supakit Sirilak, Direktur Jenderal Departemen Ilmu Kedokteran, mengatakan Kementerian Kesehatan telah berupaya mendapatkan pasokan vaksin sejak Februari lalu. Namun perlu waktu untuk mengevaluasi mana yang sesuai.

Pemerintah, kata dia, menargetkan memiliki cukup vaksin untuk mencakup 50 persen populasi pada akhir 2021. Sementara sisanya lebih banyak pasokan masih berusaha diamankan untuk bisa mencakup semua orang.

Gelombang pertama 200.000 dosis vaksin Sinovac dari China dijadwalkan tiba bulan depan.

Setelah itu, 26 juta dosis vaksin yang dikembangkan oleh Universitas Oxford dan AstraZeneca, perusahaan farmasi Inggris-Swedia. Vaksin ini rencananya akan diproduksi di Thailand dan mulai didistribusikan pada Mei.

Kekhawatiran publik tentang situasi vaksin melonjak bulan lalu, setelah Thailand mengalami lonjakan dalam jumlah yang relatif kecil dari kasus virus corona yang dikonfirmasi.

Baca juga: Thailand Pesan 2 Juta Vaksin Sinovac, Mulai Datang Bulan Depan

Pada awal Desember, Thailand memiliki 4.008 kasus. Pada gelombang awal kasus yang dimulai pada Maret, hampir semua infeksi baru ditemukan di antara orang-orang yang dikarantina setelah tiba dari luar negeri.

Pada Selasa (18/1/2021), 171 kasus baru diumumkan, sehingga total menjadi 12.594, termasuk 70 kematian.

Sebagian besar kasus sejak pertengahan Desember telah dikaitkan dengan pekerja migran dari negara tetangga Myanmar yang bekerja di pasar makanan laut dan pabrik di provinsi sebelah Bangkok.

Kelompok kedua ditemukan di antara pejudi keliling yang sering mengunjungi sarang perjudian ilegal.

Pada Selasa (18/1/2021), para pejabat mengatakan puas tren penurunan dalam kasus baru. Tetapi akan terus menerapkan pembatasan keamanan yang lebih ketat, sampai akhir bulan sebelum mempertimbangkan untuk mencabutnya.

Baca juga: Tanpa Lockdown, Begini Cara Thailand Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19