Tolak Lindungi Wolverine, Kelompok Konservasi Gugat Pemerintah AS

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Sebuah kelompok konservasi mengajukan gugatan terhadap pemerintah AS, atas keputusannya menolak melindungi populasi wolverine atau serigala.

Wolverine adalah mamalia yang menyerupai beruang kecil dengan ekor lebat.

Menurut US Fish and Wildlife Service, hewan ini biasanya hidup di pegunungan barat di seluruh Alaska dan Kanada. Tetapi mereka juga hidup di habitat di perbatasan AS.

Melansir ABC News pada Rabu (16/12/2020), kurang dari 300 ekor wolverine sekarang tinggal di 48 negara bagian, di mana mereka dulu berkeliaran dari wilayah selatan hingga New Mexico.

Sekarang, populasi kecil yang terfragmentasi ada di Idaho, Montana, Washington, Wyoming dan timur laut Oregon, menurut siaran pers dari Center for Biological Diversity.

Baca juga: Selundupkan Penyu Langka, AS Ekstradisi Warga China dari Malaysia

Gugatan diajukan untuk keputusan Dinas Ikan dan Margasatwa. Putusan itu menahan perlindungan bagi populasi wolverine di bawah Undang-undang Spesies Terancam Punah.

Hal itu dinilai dapat menghambat upaya konservasi yang diperlukan untuk mencegah kepunahan spesies, akibat perubahan iklim, fragmentasi habitat, dan kurangnya keanekaragaman genetik.

“Pemerintah telah menghalangi perlindungan federal untuk wolverine selama beberapa dekade,” kata Dave Werntz, direktur sains dan konservasi di Conservation Northwest.

Sebuah petisi untuk memasukkan serigala di bawah Undang-undang Spesies Terancam Punah diajukan pada 2000.

Undang-undang itu digunakan untuk melindungi dan memulihkan spesies yang terancam dan ekosistem tempat mereka bergantung.

Tapi pada 2007, Dinas Ikan dan Margasatwa mengumumkan akan meninjau status spesies tersebut.

Selama 20 tahun terakhir sejak petisi diajukan, Dinas Ikan dan Satwa Liar telah digugat lima kali secara terpisah.

Baca juga: Pistachio, Anjing Berbulu Hijau yang Langka Lahir di Italia

Katie Bilodeau, pengacara untuk kelompok konservasi Friends of the Clearwater menuturkan, dua dari lima gugatan diambil karena dinas tak bertindak dalam pengambilan keputusan.

“Lalu tiga kali karena gagal mempertimbangkan ilmu pengetahuan ketika menolak perlindungan di bawah Undang-undang Perlindungan Lingkungan,” kata Katie Bilodeau.

Dalam setiap gugatan, pengadilan menemukan keputusan badan tersebut melanggar hukum, atau badan tersebut memilih untuk tidak mempertahankan keputusannya.