Terus Beritakan Aksi Anti-Pemerintah, Pemerintah Thailand Tutup Kantor Berita Ini

Kompas.com - 21/10/2020, 04:25 WIB
Massa pro-demokrasi menggelar aksi unjuk rasa menentang dekrit darurat oleh Pemerintah Thailand, di Bangkok, Thailand, Kamis (15/10/2020). Puluhan ribu orang turun ke jalan memprotes keputusan Pemerintah mengeluarkan dekrit darurat yang melarang kerumunan dan pembatasan media. AFP/LILLIAN SUWANRUMPHAMassa pro-demokrasi menggelar aksi unjuk rasa menentang dekrit darurat oleh Pemerintah Thailand, di Bangkok, Thailand, Kamis (15/10/2020). Puluhan ribu orang turun ke jalan memprotes keputusan Pemerintah mengeluarkan dekrit darurat yang melarang kerumunan dan pembatasan media.

BANGKOK, KOMPAS.com - Sebuah kantor berita Thailand yang terhubung dengan mantan perdana menteri yang diasingkan, Thaksin Shinawatra, diperintahkan untuk ditutup pada Selasa (20/10/2020), karena memberitakan semua aksi protes tentang anti-pemerintah yang mengguncang ibu kota selama hampir sepekan.

Voice TV, situs web yang sebagian dimiliki oleh keluarga Thaksin, yang mana itu adalah satu dari 4 organisasi media yang diselidiki karena melaporkan gerakan protes yang sedang berlangsung.

Ribuan pengunjuk rasa berkumpul setiap hari di ibu kota sejak pekan lalu, mencemooh dekrit darurat yang melarang pertemuan lebih dari 4 orang.

Namun, massa tampaknya memberikan jeda istirahat dengan pada Selasa (20/10/2020), dengan hanya beberapa ratus orang yang berkumpul di lokasi protes biasa, sebagaimana yang diluncurkan dari AFP. 

Gerakan pemuda yang sebagian besar tanpa pemimpin menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha, mantan panglima militer dan dalang kudeta 2014, serta penulisan ulang konstitusi yang dirancang militer, yang dikritik karena itu mencurangi pemilihan tahun lalu untuk menguntungkannya.

Baca juga: Semakin Ditekan Demonstran, PM Thailand Panggil Kembali Parlemen

Para massa juga menyerukan reformasi monarki kerajaan yang kuat dan sangat kaya, topik yang sudah lama dianggap tabu.

Prayut pada Selasa menuduh kantor media menyebarkan berita palsu.

"Kebebasan media itu penting, tapi dalam beberapa kasus ada beberapa media yang menyebarkan informasi yang menyimpang yang memicu keresahan," katanya setelah perintah pengadilan menyusul keluhan dari kementerian ekonomi digital.

Kementerian tersebut menyebutkan ada 4 media yang dituduh menerbitkan dan menyiarkan materi yang "melanggar undang-undang kejahatan komputer dan keputusan darurat".

Eksekutif TV Suara Makin Petplai membantah bahwa liputan mereka telah membahayakan keamanan nasional.

Baca juga: Demo Thailand Mirip Demo Hong Kong, Ini 5 Kesamaannya

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Sumber AFP
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selesai Dilantik, Biden Langsung Teken 3 Keppres

Selesai Dilantik, Biden Langsung Teken 3 Keppres

Global
Jungkat-jungkit Pink di Tembok Perbatasan AS-Meksiko Menang Penghargaan Desain

Jungkat-jungkit Pink di Tembok Perbatasan AS-Meksiko Menang Penghargaan Desain

Global
Bagaimana Pengamanan di Gedung Capitol Pasca Pelantikan Joe Biden

Bagaimana Pengamanan di Gedung Capitol Pasca Pelantikan Joe Biden

Global
Gagal Pecahkan Kasus Pramugari Christine Dacera, Kepala Polisi Makati Akan Dipecat

Gagal Pecahkan Kasus Pramugari Christine Dacera, Kepala Polisi Makati Akan Dipecat

Global
Gempa M 7,0 Guncang Filipina Selatan, Bersamaan dengan Sulawesi Utara

Gempa M 7,0 Guncang Filipina Selatan, Bersamaan dengan Sulawesi Utara

Global
WHO Bocorkan Calon Vaksin Covid-19 Generasi Baru: Ada yang Lewat Hidung dan Cukup 1 Suntikan

WHO Bocorkan Calon Vaksin Covid-19 Generasi Baru: Ada yang Lewat Hidung dan Cukup 1 Suntikan

Global
Netizen Ramai Bicarakan “Sanitizer in Chief” dalam Pelantikan Presiden AS, Siapakah dia?

Netizen Ramai Bicarakan “Sanitizer in Chief” dalam Pelantikan Presiden AS, Siapakah dia?

Global
WHO: Jangan Panik, Semua Akan Kebagian Vaksin Covid-19

WHO: Jangan Panik, Semua Akan Kebagian Vaksin Covid-19

Global
Begini Analisa Ahli Soal Pilihan Kata Dalam Pidato Pelantikan Biden

Begini Analisa Ahli Soal Pilihan Kata Dalam Pidato Pelantikan Biden

Global
Selama Jadi Presiden Trump 30.000 Kali Berbohong, Rata-rata 21 Kali Per Hari

Selama Jadi Presiden Trump 30.000 Kali Berbohong, Rata-rata 21 Kali Per Hari

Global
Misteri Tewasnya Nora Quoirin, Orangtua Akan Gugat Putusan Koroner Malaysia

Misteri Tewasnya Nora Quoirin, Orangtua Akan Gugat Putusan Koroner Malaysia

Global
Pipa Minyak Keystone XL Jadi Topik Telepon Pertama Biden dengan Pemimpin Asing

Pipa Minyak Keystone XL Jadi Topik Telepon Pertama Biden dengan Pemimpin Asing

Global
Piagam Ekstremis Besutan Presiden Perancis Ditolak 3 Kelompok Muslim

Piagam Ekstremis Besutan Presiden Perancis Ditolak 3 Kelompok Muslim

Global
Badan Intelijen AS untuk Pertama Kalinya Dipimpin Seorang Wanita, Ini Pilihan Biden

Badan Intelijen AS untuk Pertama Kalinya Dipimpin Seorang Wanita, Ini Pilihan Biden

Global
Baru Dilantik, Biden Langsung Bawa AS Kembali Ikuti Perjanjian Paris

Baru Dilantik, Biden Langsung Bawa AS Kembali Ikuti Perjanjian Paris

Global
komentar
Close Ads X