Terus Beritakan Aksi Anti-Pemerintah, Pemerintah Thailand Tutup Kantor Berita Ini

Kompas.com - 21/10/2020, 04:25 WIB
Massa pro-demokrasi menggelar aksi unjuk rasa menentang dekrit darurat oleh Pemerintah Thailand, di Bangkok, Thailand, Kamis (15/10/2020). Puluhan ribu orang turun ke jalan memprotes keputusan Pemerintah mengeluarkan dekrit darurat yang melarang kerumunan dan pembatasan media. AFP/LILLIAN SUWANRUMPHAMassa pro-demokrasi menggelar aksi unjuk rasa menentang dekrit darurat oleh Pemerintah Thailand, di Bangkok, Thailand, Kamis (15/10/2020). Puluhan ribu orang turun ke jalan memprotes keputusan Pemerintah mengeluarkan dekrit darurat yang melarang kerumunan dan pembatasan media.

BANGKOK, KOMPAS.com - Sebuah kantor berita Thailand yang terhubung dengan mantan perdana menteri yang diasingkan, Thaksin Shinawatra, diperintahkan untuk ditutup pada Selasa (20/10/2020), karena memberitakan semua aksi protes tentang anti-pemerintah yang mengguncang ibu kota selama hampir sepekan.

Voice TV, situs web yang sebagian dimiliki oleh keluarga Thaksin, yang mana itu adalah satu dari 4 organisasi media yang diselidiki karena melaporkan gerakan protes yang sedang berlangsung.

Ribuan pengunjuk rasa berkumpul setiap hari di ibu kota sejak pekan lalu, mencemooh dekrit darurat yang melarang pertemuan lebih dari 4 orang.

Namun, massa tampaknya memberikan jeda istirahat dengan pada Selasa (20/10/2020), dengan hanya beberapa ratus orang yang berkumpul di lokasi protes biasa, sebagaimana yang diluncurkan dari AFP. 

Gerakan pemuda yang sebagian besar tanpa pemimpin menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha, mantan panglima militer dan dalang kudeta 2014, serta penulisan ulang konstitusi yang dirancang militer, yang dikritik karena itu mencurangi pemilihan tahun lalu untuk menguntungkannya.

Baca juga: Semakin Ditekan Demonstran, PM Thailand Panggil Kembali Parlemen

Para massa juga menyerukan reformasi monarki kerajaan yang kuat dan sangat kaya, topik yang sudah lama dianggap tabu.

Prayut pada Selasa menuduh kantor media menyebarkan berita palsu.

"Kebebasan media itu penting, tapi dalam beberapa kasus ada beberapa media yang menyebarkan informasi yang menyimpang yang memicu keresahan," katanya setelah perintah pengadilan menyusul keluhan dari kementerian ekonomi digital.

Kementerian tersebut menyebutkan ada 4 media yang dituduh menerbitkan dan menyiarkan materi yang "melanggar undang-undang kejahatan komputer dan keputusan darurat".

Eksekutif TV Suara Makin Petplai membantah bahwa liputan mereka telah membahayakan keamanan nasional.

Baca juga: Demo Thailand Mirip Demo Hong Kong, Ini 5 Kesamaannya

"Selama 11 tahun, Voice TV telah berkomitmen pada demokrasi, memberikan ruang kepada opini orang-orang dari semua sisi dengan keterbukaan, transparansi, dan tanggung jawab terhadap fakta," katanya dalam sebuah pernyataan di situs mereka.

Komentator politik Voice TV, Virot Ali mengatakan stasiun itu akan terus menyiarkan online sampai mereka menerima perintah tertulis dari pengadilan.

"Ini adalah campur tangan langsung negara," katanya kepada AFP.

"Kami telah dipilih karena negara ingin menghalangi platform lain."

Baca juga: Sederet Skandal Raja Thailand Maha Vajiralongkorn

Klub Koresponden Asing Thailand mengungkapkan keprihatinan yang mendalam bahwa Polisi Kerajaan Thailand sedang menyelidiki TV , bersama dengan Prachatai, The Reporters dan The Standard.

Keempat outlet telah menyiarkan rekaman langsung melalui Facebook selama protes.

"Media yang bebas adalah elemen penting dalam masyarakat demokratis dan jurnalis yang bonafid harus diizinkan untuk melaporkan perkembangan penting tanpa ancaman larangan, skorsing, sensor atau penuntutan yang membayangi mereka," kata klub itu.

Protes Selasa jauh lebih sederhana, dengan demonstran yang berkumpul di stasiun kereta meneriakkan "panjang umur rakyat" sambil memberikan hormat tiga jari yang telah menjadi simbol gerakan.

Baca juga: Kisah Demonstran Thailand Lawan Keluarganya: Ayah Saya Dibutakan Cinta Terhadap Monarki

"Perintah negara untuk menutup media adalah tamparan keras bagi rakyat, itu menunjukkan bahwa negara menganggap rakyat tidak bisa membuat penilaian sendiri," kata Tatthep "Ford" Ruangprapaikitseri (23 tahun) kepada AFP.

Putusan pengadilan itu dikeluarkan sehari setelah kementerian ekonomi digital dan masyarakat mengatakan telah menandai lebih dari 325.000 pesan di platform media sosial yang melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer, yang menurut para kritikus digunakan untuk memberangus perbedaan pendapat.

Tagar #SaveFreePress menjadi trending di Thailand pada hari Senin.

Pengadilan belum mengumumkan keputusan tentang apakah menutup bawah kantor media yang tiga lainnya.

Baca juga: Tak Pedulikan Larangan Demo, Unjuk Rasa di Thailand Jalan Terus


Sumber AFP
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Militer AS: Tentara Wanita Diizinkan Gerai Rambut dan Mencat Kuku

Aturan Baru Militer AS: Tentara Wanita Diizinkan Gerai Rambut dan Mencat Kuku

Global
AS Umumkan Pemulihan Hubungan dengan Palestina

AS Umumkan Pemulihan Hubungan dengan Palestina

Global
Lampaui Gaji Presiden AS, Pakar Covid-19 Ini Digaji Rp 489 Juta Per Bulan

Lampaui Gaji Presiden AS, Pakar Covid-19 Ini Digaji Rp 489 Juta Per Bulan

Global
AS-Rusia Sepakat Perpanjang Kesepakatan Pembatasan Senjata Nuklir

AS-Rusia Sepakat Perpanjang Kesepakatan Pembatasan Senjata Nuklir

Global
TKI Parti Liyani Akhirnya Pulang ke Indonesia Setelah 4 Tahun

TKI Parti Liyani Akhirnya Pulang ke Indonesia Setelah 4 Tahun

Global
Tipu Gurunya Saat Belajar Online di Zoom, Anak Ini Dijuluki Jenius

Tipu Gurunya Saat Belajar Online di Zoom, Anak Ini Dijuluki Jenius

Global
Jutawan Kanada Menipu Jadi Karyawan Motel di Daerah Terpencil, demi Dapat Jatah Vaksin Covid-19 Duluan

Jutawan Kanada Menipu Jadi Karyawan Motel di Daerah Terpencil, demi Dapat Jatah Vaksin Covid-19 Duluan

Global
Iran Larang Vaksin Covid-19 dari AS dan Inggris, Pilih Vaksin Buatan Rusia

Iran Larang Vaksin Covid-19 dari AS dan Inggris, Pilih Vaksin Buatan Rusia

Global
Pertama Kalinya Gedung Putih Akan Menyertakan Penerjemah Bahasa Isyarat Setiap Konferensi Pers Harian

Pertama Kalinya Gedung Putih Akan Menyertakan Penerjemah Bahasa Isyarat Setiap Konferensi Pers Harian

Global
Angka Kematian akibat Covid-19 Lampaui 100.000, PM Inggris Minta Maaf

Angka Kematian akibat Covid-19 Lampaui 100.000, PM Inggris Minta Maaf

Global
Berdebat Soal Ratu Kedua, Raja Thailand Marah dan Hancurkan Pergelangan Kaki Saudaranya

Berdebat Soal Ratu Kedua, Raja Thailand Marah dan Hancurkan Pergelangan Kaki Saudaranya

Global
Pria Bersenjata di Nigeria Culik Para Anak Panti Asuhan Demi Tebusan Rp 300-an Juta

Pria Bersenjata di Nigeria Culik Para Anak Panti Asuhan Demi Tebusan Rp 300-an Juta

Global
Vaksinasi Covid-19 di Tepi Barat dan Gaza, Tanggung Jawab Israel atau Otoritas Palestina?

Vaksinasi Covid-19 di Tepi Barat dan Gaza, Tanggung Jawab Israel atau Otoritas Palestina?

Global
Puluhan Ribu Petani India Kendarai Traktor Serbu Ibu Kota untuk Memprotes Modi

Puluhan Ribu Petani India Kendarai Traktor Serbu Ibu Kota untuk Memprotes Modi

Global
Selandia Baru Tetap Akan Tutup Perbatasan Hampir Sepanjang Tahun Ini

Selandia Baru Tetap Akan Tutup Perbatasan Hampir Sepanjang Tahun Ini

Global
komentar
Close Ads X