Anwar Ibrahim soal Klaim Dukungan Mayoritas: Bukan Urusan Polisi Malaysia

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Anwar Ibrahim menyatakan, klaimnya mengenai dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan bukanlah urusan polisi Malaysia.

Dia menyampaikan itu dalam doorstop dengan awak media seusai memberikan keterangan kepada penegak hukum di luar Bukit Aman Jumat (16/10/2020).

Anwar menuturkan, dia menduga tekanan politik mengharuskannya membuka identitas 120 politisi yang menyatakan dukungan terhadapnya.

Baca juga: Diinterogasi Polisi, Anwar Ibrahim Tolak Serahkan Daftar Pendukungnya

Dilansir The Star Sabtu (17/10/2020), Presiden dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu menegaskan klaimnya bukanlah urusan polisi Malaysia.

"Ini adalah tentang saya dan Yang di-Pertuan Agong. Saya bekerja sama dengan polisi. Tapi yang membuat saya gusar adalah kenapa mereka fokus ke 121 nama," kata dia.

Anwar Ibrahim menegaskan, isu itu seharusnya tidak perlu menjadi perhatian maupun menteri yang memerintahkan agar daftar nama itu diungkap.

Politisi berusia 73 tahun itu menegaskan isu ini menjadi tanggung jawab dari setiap ketua partai politik untuk membuktikan dukungan itu.

Penegak hukum sebelumnya sudah memanggil pemimpin oposisi "Negeri Jiran" itu untuk memberikan keterangan terkait klaim mayoritas itu.

Baca juga: Anwar Ibrahim Kembali Dipanggil Polisi Malaysia soal Klaim Mayoritas

Dia mengatakan pihak berwenang yang menanganinya "bersikap sopan", di mana Unit Investigasi Khusus CID puas dengan penjelasannya.

Menurut Anwar, pemanggilan terhadapnya merupakan bentuk pelecehan politik di mana materi pertanyaannya berkisar ke daftar nama parlemen yang mendukungnya.

"Ini jelas bukan urusan pihak lain karena dalam pandangan saya, adalah tugas saya untuk menunjukkannya kepada Yang di-Pertuan Agong," kata dia.

Ramkarpal Singh yang bertindak sebagai pengacaranya menerangkan, terdapat enam laporan terhadap Anwar berdasarkan Seksi 505(b) Hukum Pidana Malaysia.

Baca juga: Lockdown 2 Pekan, Raja Malaysia Batalkan Audiensi dengan Koalisi Anwar Ibrahim

Selain itu, mantan wakil Mahathir Mohamad itu juga dianggap melanggar Pasal 233 dari Undang-undang Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

Anwar mengaku belum mempersiapkan rencana melakukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyidiin Yassin, di mana dia beralasan "sibuk dengan polisi".

Pada Selasa (13/10/2020), Anwar melakukan audiensi dengan Raja Malaysia Sultan Abdullah, di mana pertemuan itu berlangsung sekitar 25 menit.

Istana Negara menerangkan, Anwar memang menunjukkan jumlah orang yang mendukungnya. Tapi dia tak bisa memperlihatkan identitasnya.

Baca juga: Dirumorkan Kembali Dukung Anwar Ibrahim, Mahathir Mohamad Beri Jawaban