"Roller Coaster" Politik Anwar Ibrahim: Bangkit, Jatuh, dan Bangkit Lagi

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim menghadapi drama politik baru, setelah mengumumkan kantongi suara mayoritas untuk menjadi Perdana Menteri baru Malaysia, gulingkan pemerintahan Muhyiddin Yassin.

Diperlukan minimal 112 kursi untuk membentuk pemerintahan di Malaysia. Koalisi berkuasa Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memiliki mayoritas sangat tipis 113 kursi.

Anwar mengumumkan pada Rabu (23/9/2020) bahwa ia telah mendapatkan mayoritas kuat dari anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru dan sedang mencari audiensi dengan raja untuk meresmikan pengangkatannya sebagai perdana menteri.

Anwar, yang sedang meminta persetujuan raja untuk menggantikan perdana menteri saat ini Muhyiddin Yassin, mengatakan pada konferensi pers bahwa dukungannya dari anggota parlemen berarti "Muhyiddin telah jatuh sebagai PM."

“Kami memiliki mayoritas yang kuat dan tangguh. Saya tidak berbicara tentang 4, 5, 6(kursi), saya berbicara tentang lebih dari itu," kata Anwar seperti yang dilansir dari Reuters pada Rabu (23/9/2020).

Anwar tidak memberikan angka detail, tetapi ia mengatakan angka itu mendekati dua pertiga dari 222 anggota parlemen.

“Kami membutuhkan pemerintahan yang stabil dan kuat untuk menjalankan negara dan menyelamatkan negara,” tambahnya.

Sumber lain yang dilansir dari Harian Berbahasa Mandarin Sin Chew Daily menyebut Anwar telah mengamankan dukungan 123 dari 222 parlementarian di Dewan Rakyat, menurut pemberitaan kompas.com sebelumnya.

Dukungan terkrusial yang berhasil diamankan oleh Presiden Partai Keadilan Rakyat itu adalah dari koalisi Gabungan Partai Sarawak (GPS) yang merupakan kingmaker. GPS mengontrol 18 kursi parlemen.

Baca juga: Gulingkan Muhyiddin, Anwar Ibrahim akan Jadi Perdana Menteri Baru Malaysia?

Disebutkan juga bahwa Anwar berhasil merayu sejumlah parlementarian dari Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) untuk mengubah haluan politik mereka.

Anwar dilaporkan akan segera menjumpai Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah untuk menginformasikan perkembangan politik ini sekaligus meminta mandat untuk membentuk pemerintahan baru.

Belum diketahui komposisi jelas dari Koalisi Pakatan Harapan jika memang benar kembali ke pucuk kekuasaan, 7 bulan, setelah kolaps pada akhir Februari lalu.

Klaim pemimpin oposisi itu muncul kurang dari 7 bulan setelah Muhyiddin merebut jabatan PM menyusul kekacauan politik yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan sebelumnya di bawah Mahathir Mohamad.

Kantor PM tidak segera menanggapi kabar yang beredar ini.

Muhyiddin berkuasa pada Maret setelah mengamankan mayoritas parlemen dengan dukungan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang dikalahkan dalam pemilu 2018.