Karyawannya Diminta Hapus TikTok, Amazon Klarifikasi itu Kesalahan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Perusahaan e-commerce dari Amerika Serikat (AS) mengirim surat elektronik kepada karyawannya yang berisi instruksi untuk menghapus aplikasi TikTok di gawai masing-masing.

Namun selang beberapa jam kemudian, dan isi surat elektronik tersebut dikabarkan oleh sejumlah media, pihak Amazon lantas mengklarifikasi bahwa surat elektronik tersebut dikirim karena kesalahan.

Pihak Amazon kali pertama mengirim surat elektronik yang berisi instruksi penghapusan aplikasi TikTok di gawai karyawannya dengan alasan risiko keamanan.

"Karena risiko keamanan, aplikasi TikTok tidak lagi diizinkan pada perangkat seluler yang mengakses e-mail Amazon," tulis salinan surat elektornik dari Amazon sebagaimana dilansir dari Business Insider, Sabtu (11/7/2020).

Baca juga: Elon Musk Ejek Bos Amazon dengan Sebutan Tukang Tiru

Here's the email Amazon sent to employees this morning banning TikTok from employee phones.

"If you have TikTok on your device, you must remove it by 10-Jul to retain mobile access to Amazon email." pic.twitter.com/fIgmqyMhmO

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) July 10, 2020

Seorang juru bicara Amazon mengatakan surat elektronik yang tersebar ke karyawan tersebut dikirim karena kesalahan.

Perwakilan dari TikTok menyatakan bahwa perusahannya tidak menerima komunikasi apa pun dari pihak Amazon.

Perwakilan tersebut melanjutkan pihaknya akan menyambut apabila Amazon membuka dialog untuk mengatasi masalah yang mungkin dihadapi oleh Amazon.

TioTok belakangan ini disorot di AS karena dituduh melakukan praktik pengumpulan data. Salah satu alasan terkuat TikTok mendapat tuduhan tersebut karena TikTok merupakan aplikasi yang berasal dari China.

Namun para ahli berpendapat praktik tersebut juga tercermin dari perusahaan media sosial besar di AS.

Baca juga: Slack Gandeng Amazon untuk Saingi Microsoft Teams dan Zoom

Sebelumnya, Pemerintahan AS yang dipimpin oleh Donald Trump tengah mempertimbangkan pelarangan TikTok di AS. Namun pemerintah belum menjelaskan seperti apa bentuk larangan tersebut.