Meski Dipenjara, Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Bisa Jadi Penasihat Pemerintah

BANGKOK, KOMPAS.com - Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra yang saat ini mendekam di penjara, dikatakan masih bisa bertindak sebagai penasihat pemerintahan baru, demikian menurut partai yang berkuasa di negara itu, Jumat (22/9/2023).

Pernyataan ini sontak menjadi keresahan di kalangan oposisi miliarder tersebut.

Pria berusia 74 tahun yang digulingkan oleh kudeta militer pada 2006 itu kembali ke Kerajaan Thailand pada bulan lalu dan langsung dipenjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Perdana Menteri Thailand yang baru, Srettha Thavisin, berasal dari partai yang sama dengan partai pengusung Thaksin, Pheu Thai.

Awal pekan ini, Srettha Thavisin mengatakan bahwa mantan perdana menteri yang telah dua kali menjabat itu masih bisa mengabdi kepada negara.

Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai mengatakan pada Jumat (22/9/2023) bahwa ia mendukung gagasan menjadikan Thaksin sebagai penasihat pemerintah.

"Ini akan menjadi hal yang baik karena dia punya pengalaman enam tahun di pemerintahan. Ini akan bermanfaat bagi negara," ujar Phumtham Wechayachai kepada wartawan di gedung pemerintah.

Sumber lain dari partai tersebut memberikan konfirmasi kepada kantor berita AFP bahwa pemerintahan koalisi baru yang dipimpin oleh Pheu Thai berencana untuk berkonsultasi dengan Thaksin setelah dia dibebaskan dari penjara.

Srettha mengatakan, Thaksin dapat membantu pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian sebesar lima persen per tahun.

Thaksin sebelumya dikenal dengan kebijakan Thaksinomics pada awal tahun 2000-an yang membawa Thailand mengalami pertumbuhan pesat.

"Saya yakin dia punya nilai tambah bagi pemerintah dan rakyat Thailand," kata Srettha kepada Bloomberg TV dalam wawancara di sela-sela Majelis Umum PBB di New York.

Meski Thaksin masih dicintai oleh jutaan warga Thailand karena meningkatkan pendapatan warga pedesaan, ia adalah tokoh yang sangat kontroversial.

Elite royalis dan pendukung militer Thailand telah lama mengkritiknya, dan sebagian besar politik Thailand selama dua dekade terakhir diwarnai oleh upaya pemerintah untuk menjauhkan Thaksin dan sekutunya dari kekuasaan.

Thaksin pulang setelah eksil 15 tahun

Sebelumnya, dikatakan bahwa mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra bisa dibebaskan bersyarat secepatnya pada akhir Februari.

Hukuman penjara selama delapan tahun sebelumnya telah dikurangi menjadi satu tahun setelah ia kembali dari pengasingan, kata seorang pejabat senior lembaga pemasyarakatan, Senin (18/9/2023).

Politisi paling terkenal di Thailand ini dengan dramatis pulang ke Thailand setelah 15 tahun mengasingkan diri karena digulingkan melalui kudeta militer tahun 2006.

Saat berada di luar negeri, Thaksin dinyatakan bersalah secara in absentia dalam tiga kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan dan kejahatan jabatan.

Kembalinya Thaksin ke Thailand bertepatan dengan menjabatnya Srettha Thavisin sebagai perdana menteri baru.

Thailand dilanda ketidakpastian politik selama berbulan-bulan, setelah pemilu di bulan Mei yang mengakibatkan kekalahan partai pendukung militer yang saat itu berkuasa.

Sejak 2001, partai-partai yang bersekutu dengan Thaksin secara bergantian memenangkan setiap pemilu.

Pada pemilu tahun ini, Partai Pheu Thai, yang didukung keluarga Thaksin, berada di urutan kedua.

Miliarder perusahaan telekomunikasi ini berpembawaan nyleneh, tapi kebijakan populisnya menarik perhatian masyarakat miskin Thailand.

Ia rajin bentrok dengan elite konvensional dan militer royalis, yang juga menggulingkan pemerintahan saudara perempuannya di tahun 2014.

Ada spekulasi bahwa Thaksin mencapai kesepakatan dengan musuh lamanya, setelah partai yang beraliansi dengan militer memberikan dukungan kepada Srettha untuk membentuk pemerintahan baru.

Artikel ini pernah dimuat di DW Indonesia dengan judul Peneliti Indonesia di AS Temukan Calon Vaksin COVID-19 yang Mudah Diproduksi di Tanah Air.