Deretan Kontroversi Min Aung Hlaing, Jenderal di Balik Kudeta Myanmar

Min Aung Hlaing sempat dikecam dunia, karena memimpin penindasan terhadap populasi Rohingya tanpa kewarganegaraan Myanmar pada 2017.

Dia juga diblokir dari Facebook, akibat memicu ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas yang dianiaya tersebut.

Penyelidik PBB pun meminta sang jenderal dan para pemimpin militer lainnya untuk dituntut atas alasan genosida.

Namun, selama bertahun-tahun Jenderal Min Aung Hlaing dengan tegas membantah hampir semua tuduhan pelanggaran HAM.

Ia juga mengatakan, operasi militer yang membuat sekitar 750.000 etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, benar dilakukan untuk membasmi pemberontak.

AFP pada Senin (2/1/2021) mewartakan, pria berusia 64 tahun itu ditunjuk memimpin militer Myanmar pada 2011, tepat ketika generasi pemimpin militer sebelumnya sedang mentransisikan sistem parlementer, setelah hampir 50 tahun terbelenggu kediktatoran militer.

Jenderal Aung Hlaing kemudian menginisiasi program ambisius berbiaya mahal, untuk melengkapi tentara dengan peralatan modern, membekalinya dengan senjata-senjata dari China, Rusia, Israel, serta negara produsen besar lainnya.

Akan tetapi Min Aung Hlaing pernah mengisyaratkan terjun ke dunia politik setelah usia 65 tahun, umur ketika dia harus pensiun.

"Dia tergoda mencalonkan diri sebagai warga sipil," ungkap analis Myanmar, Herve Lemahieu, dari Institut Lowy Australia.

Lemahieu memaparkan, sang jenderal mungkin berharap mendapat bantuan partai politik yang didukung militer, meski pada pemilu Myamnar tahun lalu parpol itu kalah.

"Dia mungkin sudah berhitung sekarang bahwa... tidak ada sarana pemilu yang bisa membuatnya tetap berkuasa," lanjut Lemahieu.

Pemilu Myanmar 2020 dimenangkan dengan telak oleh Aung San Suu Kyi dan partainya, National League for Democracy (NLD), tetapi hasil itu digugat oleh pihak militer.

Sebelum pemilu dimulai, Min Aung Hlaing sempat berjanji untuk menerima apa pun hasilnya.

Namun, tiba-tiba dia menciptakan ketegangan pekan lalu dengan berkata, konstitusi negara bisa dicabut jika krisis politik tidak bisa diselesaikan.

Lemahieu memprediksi, kini setelah sang jenderal mengambil alih kepemimpinan Myanmar, dia akan bergerak cepat menggelar pemilu baru untuk menyokong skenario politiknya.

"Saya rasa dia akan mencoba membuat negara kembali ke jalur pemilu di atas kertas, di mana para pemain utama termasuk... Aung San Suu Kyi akan dilarang mencalonkan diri," imbuhnya dikutip dari AFP.