Hari Ini dalam Sejarah: Kudeta Militer Turki, Memukul Demokrasi

ANKARA, KOMPAS.com - Sabtu (12/9/2020) ini menandai 40 tahun kudeta militer di Turki yang terjadi pada 12 September 1980.

Kudeta tersebut dikenang sebagai kudeta berdarah yang menyebabkan penahanan ratusan ribu orang, penyiksaan, dan eksekusi.

Dilansir dari Yeni Safak, pemimpin pemberontakan Jenderal Kenan Evren muncul di televisi dan menyatakan intervensi militer pada suatu pagi 12 September 1980.

Dia mengumumkan kudeta dan menyatakan keadaan darurat militer di Turki. Para pemberontak lalu menguasai negara itu pada 12 September 1980 pagi.

Aksi itu menyusul intervensi angkatan bersenjata Turki dengan Dewan Keamanan Nasional bersama dengan komandan angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, serta komandan pasukan gendarmerie.

Kudeta itu menimbulkan pukulan berat pada demokrasi Turki ketika para pemberontak membatalkan konstitusi, membubarkan parlemen, mengumumkan darurat militer, dan membubarkan partai politik.

Para pemimpin partai politik juga diasingkan dalam kudeta tersebut.

Penyiksaan, perlakuan buruk, dan kondisi tidak sehat di penjara menyebabkan 299 orang tewas setelah kudeta berlangsung.

Beberapa orang yang selamat mengatakan bahwa mereka mengalami penyiksaan fisik, mental, dan spiritual selama bertahun-tahun.

Lebih dari 650.000 orang ditahan dan 230.000 diadili terutama karena alasan politik. Sedangkan sebanyak 50 orang dieksekusi.

Eksekusi pertama dilakukan pada 9 Oktober 1980.

Sebanyak 14.000 orang dilucuti dari kewarganegaraan mereka dan 30.000 diberhentikan dari jabatannya, termasuk 4.000 guru dan akademisi.

Sektor budaya dan kesenian turut menderita karena lebih dari 1.000 judul film dilarang.

Konstitusi baru yang dibuat oleh Dewan Keamanan Nasional menerima 98 persen suara dalam referendum yang diadakan pada 1982.

Banyak rakyat yang mempertanyakan hasil referendum tersebut karena junta militer bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan di Turki.

Para komplotan kudeta menambahkan pasal sementara dalam konstitusi yang membantu mereka hidup bebas tanpa risiko diadili.

Evren lantas menjadi presiden Turki selama sembilan tahun sejak dimulainya kudeta pada 1980 hingga 1989.

Tapi dalam referendum baru yang diadakan 12 September 2010, Turki menghapus pasal tambahan tersebut dan membuka jalan bagi persidangan.

Jaksa Tinggi Turki di Ankara meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap Evren dan mantan kepala Angkatan Udara Tahsin Sahinkaya.

Keduanya dituduh mengubah sebagian atau sepenuhnya menghilangkan tatanan konstitusional republik dan mengganggu parlemen.

Tak satu pun dari mereka berpartisipasi secara fisik dalam persidangan mereka dengan alasan kondisi kesehatan.

Mereka juga menolak dakwaan yang ditudingkan kepada mereka.

Pengadilan menghukum mereka ke penjara sedangkan para mantan komandan tinggi dilucuti dari pangkat militer.