Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Anang Ristanto
PNS

Berkarir sebagai PNS sejak tahun 2005 dan saat ini sebagai pranata humas ahli madya

Ketangguhan Pendidikan Kita dan Komitmen Wujudkan Akses Pendidikan dan Kebudayaan

Kompas.com - 05/04/2024, 12:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

 

Sebagai ikhtiar dan komitmen dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah melalui Kemendikbudristek terus menerus meningkatkan akses layanan pendidikan.

Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim (6/3/2024).

Ia menjabarkan, akses layanan pendidikan yang berhasil ditingkatkan cakupannya adalah Angka Kesiapan Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun, serta Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat dan Perguruan Tinggi.

Lalu, proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi juga mengalami peningkatan.

Terkait dengan Guru dan Tenaga Kependidikan yang merupakan hal penting dalam pendidikan, sejak tahun 2020-2023 sebanyak 94.685 calon guru penggerak mengikuti pendidikan Guru Penggerak.

Tercatat jumlah pula jumlah kelulusan 61.256 guru, 2.730.767 jumlah Guru Pelatihan Mandiri, 422.679 guru mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta 774.999 guru honorer lulus seleksi guru ASN PPPK.

Sejak tahun 2020-2023, dalam hal Akreditasi dan Asesmen Nasional (AN), ada 238.471 satuan pendidikan formal telah diakreditasi, 106.052 program/satuan PAUD dan PNF diakreditasi, dan 283.609 satuan pendidikan yang melaksanakan AN tahun 2021.

Sebanyak 282.962 satuan pendidikan melaksanakan AN tahun 2022, serta 492.204 satuan pendidikan yang melaksanakan AN tahun 2023, termasuk Uji Kesetaraan dan Sulingjar PAUD.

Untuk capaian pada pendidikan tinggi, sejak tahun 2020-2023 ada 937.339 mahasiswa mengikuti program studi di luar kampus.

Kemudian ada 10 PTN-BH baru; 8.452 program studi di perguruan tinggi yang diakreditasi BAN-PT; 2.254 program studi dengan inovasi pembelajaran digital, dan 1.635 mahasiswa penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB).

Sedangkan untuk capaian pendidikan dan pelatihan vokasi sejak 2021-2023;, yaitu 1.851 SMK pelaksana program SMK Pusat Keunggulan; 1.785.872 siswa menerima manfaat dalam program SMK Pusat Keunggulan dengan anggaran Rp 643,17 miliar investasi industri yang dihasilkan dari program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan (Matching Fund) dengan melibatkan 720 industri dan 769 SMK.

Kemudian anggaran Rp 203 miliar investasi yang dihasilkan dari program Matching Fund Pendidikan Tinggi Vokasi dengan melibatkan 504 mitra industri, yakni sebanyak 202.457 orang peserta program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK);.

Sejumlah 87.311 orang peserta program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW); serta 37.492 orang guru kejuruan, kepala sekolah, dosen mengikuti upskilling dan reskilling berstandar industri.

Sejak 2021-2023, perkembangan program Sekolah Penggerak ada 506 dari 514 Kab/Kota telah berpartisipasi, 14.239 satuan pendidikan, serta 5.676 Sekolah Penggerak telah melakukan pengimbasan kepada sekolah sekitar hingga tahun 2023.

Sedangkan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), sebanyak 309.149 sekolah telah terdaftar, dengan 6.200 sekolah dari daerah Tertinggal serta 2.140.569 PTK terdaftar telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kemendikbud Tegaskan Tidak Ada Penghapusan Pramuka dari Kurikulum Merdeka

Sementara itu, terkait BOSP (BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan), untuk penyaluran Dana BOS telah dilakukan kepada 217.752 satuan pendidikan (99,87%) pada tahun 2023.

Penyaluran BOP PAUD dan Kesetaraan telah dilakukan kepada 192.714 Satuan Pendidikan (99,65 persen) pada tahun 2023.

Peningkatan satuan biaya BOS dan BOP yang disesuaikan dengan karakteristik daerah berdasarkan indeks kemahalan konstruksi tiap wilayah kabupaten/kota, dan peserta didik.

Khusus wilayah 3T, rata-rata peningkatan satuan biaya BOS sebesar 49,63n BOP sebesar 50,89 persen.

Melaksanakan amanat konstitusi

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com