Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Yohanes Enggar
Editor dan Konten Marketer

Editor Kompas.com, memiliki minat bidang pendidikan, parenting, dan juga seputar dunia marketing komunikasi. Saat ini menggawangi konten marketing KG Media. Penganut #enggarisme; menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan membuka diri terhadap berbagai perspektif baru. 

UKT Naik, Pinjol Pendidikan, dan Kelas Menengah

Kompas.com - 02/05/2024, 16:25 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

AKHIRNYA Pimpinan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah memutuskan mencabut Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Pendidikan.

Kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) Unsoed yang drastis sempat mengundang polemik di media arus utama dan media sosial.

Plt Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Diktiristek Tjitjik Sri Tjahjandarie memberikan penjelasan, Unsoed sudah lama tak memperbarui besaran UKT sehingga, tak heran pihak kampus menentukan besaran UKT dengan kenaikan cukup drastis.

Lepas dari persoalan ini, akses pendidikan tinggi masih menjadi PR besar bangsa ini dalam refleksi Hari Pendidikan Nasional.

Secara kuantitatif masyarakat memang merasa puas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang pendidikan.

Hal ini tergambar pada Survei Litbang Kompas yang menyebut masyarakat merasa puas (64,3 persen) dan sangat puas (9,8 persen) terhadap kinerja Jokowi di bidang pendidikan (Agustus 2023)

Angka yang tidak jauh berbeda, Survei Poltracking (Desember 2022) menyebut salah satu faktor yang membuat tingkat kepuasan publik meningkat dalam kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah penilaian positif masyarakat terhadap bidang pendidikan (78.5 persen) dan kesehatan (77,9 persen).

"Kepuasan ini" menjadi seolah berbanding terbalik jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT) di Indonesia baru mencapai 31,45 persen.

Artinya, baru satu dari tiga anak Indonesia yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia (50 persen) dan Singapura (lebih dari 70 persen).

Hal ini nampaknya juga disadari oleh Jokowi, meski dengan kekagetan. Dalam acara Forum Rektor Surabaya (15/1/2024), Jokowi terkejut lantaran menyadari jumlah penduduk Indonesia yang berpendidikan S2 dan S3 masih sangat rendah.

"Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga kemarin dapat angka ini, saya kaget. Indonesia itu di angkanya 0,45 persen. 0,45 persen," ungkap Jokowi.

Mengapa disparitas angka kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di bidang pendidikan tidak berbanding lurus dengan angka nyata akses pendidikan tinggi kita?

Sahabat saya, Ester Napitupulu dari Harian Kompas dengan ringkas menjelaskan: akses pendidikan dasar dan menengah di Indonesia semakin membaik dengan pembiayaan yang terjangkau, bahkan gratis untuk sekolah negeri.

Sebaliknya, akses untuk kuliah di perguruan tinggi Indonesia masih berat karena tingginya biaya kuliah dan minimnya anggaran pendidikan tinggi yang disediakan negara.

Dalam laporannya (13/3/2024), Ester mengutip pernyataan Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Prof. Nizam, yang mengatakan, anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen APBN belum sepenuhnya mampu mendukung pembiayaan pendidikan tinggi. Bahkan, untuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com