Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Hardiknas yang Berlalu Begitu Saja Tanpa Pesan

Kompas.com - 03/05/2024, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERAYAAN Hari Pendidikan Nasional kali ini nampaknya tidak berbeda dengan perayaan-perayaan hari pendidikan sebelumnya. Hari pendidikan hanya sebagai seremoni untuk merayakan keterpurukan dunia pendidikan kita dari waktu ke waktu.

Lihat saja misalnya, dua tahun lalu, kita dikejutkan dengan cerita salah satu rektor di salah satu perguruan tinggi negeri di Pulau Sumatera yang terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi akibat memonetisasi kursi untuk mahasiswa baru di kampus yang ia pimpin.

Sebelum kasus tersebut mencuat, juga pernah terjadi seorang rektor perguruan tinggi kelas atas di Jawa merangkap sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan, yang akhirnya harus mundur karena menimbulkan kegaduhan di ruang maya publik nasional.

Pasalnya, posisi yang dirangkap oleh rektor tersebut membuatnya terikat secara struktural dan fungsional kepada kekuasaan, yang kemudian membuat posisi kampus yang ia pimpin menjadi tak lebih dari sekrup kekuasaan belaka.

Padahal, kebebasan kampus harus dijaga, agar dunia perguruan tinggi tidak menjadi ajang politisasi para penjaja kuasa.

Kasus terbaru adalah seorang profesor muda di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta yang menyadur hampir seluruh karya ilmiahnya yang dimuat di jurnal-jurnal kenamaan.

Kasus tersebut nyatanya hanya kisah lanjutan dari kasus percaloan karya ilmiah yang juga sempat ramai dibicarakan sebelumnya.

Bukankah sangat tidak layak gelar yang ia sandang selama ini, sebuah gelar tertinggi di dunia akademisi yang didapat dari proses akademis dan dikeluarkan oleh komunitas akademis.

Karena ujungnya ternyata adalah ketidakjujuran dan pengkhianatan atas raison de'tre seorang intelektual kampus.

Tindak-tanduk buruk dari para intelektual kampus yang menyandang gelar tertinggi akademis tersebut menjadi salah satu sebab utama mengapa kepakaran di Indonesia tidak dihormati selayaknya pakar, tapi justru dipandang sinis dan negatif, karena dalam tataran praktis tidak sesuai dengan ekspektasi kepakaran yang diharapkan.

Sehingga tidak heran jika kemudian hasil dunia pendidikan kita di tingkatan intelektual justru mendapat benturan keras dari aliaran "Gerungisme" atau tekanan intelektual dari seorang Rocky Gerung di ruang publik.

Benturan dari Rocky Gerung sangat bisa dipahami karena hasil kinerja dunia pendidikan acapkali memperlihatkan ketidakbergunaan ijazah dari institusi pendidikan itu sendiri.

Tentu aspirasi dan inspirasi yang dihadirkan Rocky tak ada yang salah, karena kemampuan berpikir kritis tentu jauh lebih substansial ketimbang ijazah, meskipun urusannya tentu tak sesederhana itu jika dikaitkan dengan relasi antara ijazah dengan potensi lapangan pekerjaan dan lainnya, misalnya.

Setidaknya point penting yang dihadirkan Rocky Gerung sangat perlu diperhatikan oleh dunia pendidikan bahwa kemampuan berpikir kritis harus menjadi salah satu output yang diwariskan dunia pendidikan kepada para siswa dan mahasiswanya.

Kesemrawutan di level perguruan tinggi kita bukan berdiri sendiri. Pada tingkatan di bawahnya juga situasinya jauh lebih mengkhawatirkan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com