Turbulensi Kurikulum Merdeka

Menurut kepala kurikulum Kemdikbud Ristek, Anindito Aditomo, kurikulum ini bisa dipakai di semua sekolah dari Sabang sampai Merauke.

Masalahnya, dalam implementasi Kurikulum Merdeka, para guru memerlukan jaringan internet yang stabil untuk memakai platform Merdeka Mengajar.

Data terbaru memperlihatkan ada 8.522 sekolah yang belum teraliri listrik dan 42.159 sekolah belum terakses internet. Apakah sekolah-sekolah itu bisa menerapkan Kurikulum Merdeka?

Kurikulum Merdeka menekankan kemajuan digitalisasi sehingga klaim bisa dipakai semua sekolah rasanya masih perlu untuk dikaji lagi.

Terakhir adalah aspek kecukupan guru dan rombongan belajar atau rombel. Kurikulum ini diadopsi dari kurikulum barat yang maju.

Inti Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdeferensiasi. Guru harus memberikan treatmen berbeda-beda sesuai kemampuan siswa. Itu artinya hanya akan efektif di kelas yang tidak padat dan riuh.

Dengan demikian, rasanya mustahil menerapkan kurikulum ini di sekolah-sekolah padat.

Bagaimana sekolah-sekolah di daerah yang hanya punya satu atau dua guru? Apa bisa terlaksana pembelajaran berdeferensiasi?

Sudah menjadi rahasia umum, hanya sedikit guru yang mau ditempatkan di daerah-daerah minim fasilitas. Sementara di kota surplus guru. Sebaran guru belum merata.

Hingga saat ini, banyak sekolah yang masih nyaman dengan K13 dan masih memakai K13.

Mengapa mereka lebih memilih K13? Karena guru-guru sudah mendapat pelatihan K13. Sementara Kurikulum Merdeka diinstrusikan untuk dipahami sendiri.

Sebelas bulan dari sekarang, apakah semua sekolah bakal memakai Kurikulum Merdeka? Ketika pemerintahan berganti pada 2024, apakah sekolah masih mau memakai kurikulum Merdeka?

Hal ini perlu diperjelas dan dipertegas. Bangsa ini sudah sangat lelah dengan model kurikulum yang terus berganti.

Sebaiknya Kurikulum Merdeka diwajibkan tahun 2023, bukan 2024. Supaya semua sekolah mempunyai pemahaman yang sama terkait Kurikulum Merdeka sebelum pergantian pemerintahan.

Dalam kurikulum K13, penjurusan tetap ada. Sementara di Kurikulum Merdeka, penjurusan tidak ada. Saat ini pendaftaran perguruan tinggi sudah memakai penerimaan model Kurikulum Merdeka yang tanpa penjurusan.

Bagaimana para siswa tamatan sekolah-sekolah yang masih memakai K13?

Semua hal-hal di atas menjadikan turbulensi Kurikulum Merdeka. Pendidikan adalah kunci memajukan SDM. Perlu keseriusan untuk tidak terus-terusan berganti rupa.