Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIP Kuliah Salah Sasaran, Komisi X: Perlu Pembaruan Sistem Verifikasi

Kompas.com - 10/05/2024, 18:03 WIB
Sania Mashabi,
Ayunda Pininta Kasih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran.

Menurut Dede, dalam penyaluran KIP Kuliah diperlukan pembaharuan sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.

"Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun," kata Dede dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (10/5/2024).

Baca juga: Stafsus Presiden: Banyak Anggota DPR Dapat Kuota KIP Kuliah

Dede mengatakan, data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya.

Namun, nyatanya masih ada laporan-laporan yang menunjukkan banyak penerima KIP Kuliah yang kondisi ekonominya telah berubah tetapi masih menerima bantuan.

Dede menuturkan, hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah.

Tujuannya untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.

Menurut Dede, kondisi ekonomi seseorang bisa berubah termasuk seperti kondisi orangtua yang mengangsur-angsur menjadi mampu ataupun mahasiswa penerima KIP Kuliah sendiri yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan baik.

Baca juga: UI Umumkan Biaya Kuliah 2024, Ada yang Capai Rp 161 Juta

Oleh karena itu, lanjut Dede, ketika penerima KIP Kuliah sudah masuk golongan ekonomi mampu, maka seharusnya tidak lagi menerima bantuan KIP Kuliah.

"Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. Dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan" ujarnya.

"Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com