Webinar Nasional UMJ Bahas Digitalisasi dalam Pemilu 2024

“Karenanya, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU maupun Bawaslu harus memperhatikan hal ini, jangan sampai kondisi keterbelahan di tahun 2019 lalu terjadi kembali di Pemilu mendatang” tegasnya.

Lebih lanjut, Trisno mendorong e-voting dilaksanakan pada pemilu mendatang mengingat berdasarkan data, pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 220 juta dan 60 persennya merupakan pemilih milenial.

Sehingga, e-voting menurut Trisno menjadi alternatif untuk menjadikan pemilu mendatang lebih efektif, efisien, dan jujur.

“Karena jika mengaca pada pandemi lalu, masyarakat dipaksa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan mereka dapat menggunakannya. Selain itu untuk mengisi bensin, masyarakat juga dipaksa untuk memakai aplikasi. Jadi kenapa tidak, masyarakat juga diajak untuk mengikuti pemilu secara e-voting,” demikian Trisno.

Lain halnya dengan Pengamat Politik Hendri Satrio, yang menyebut bahwa aktivitas di media sosial tidak berbanding lurus dengan elektabilitas partai politik maupun politisi.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh KedaiKOPI, bahwa media yang paling dipercaya masyarakat saat ini masih dipegang oleh media konvensional seperti televisi, sementara media sosial menjadi media paling tidak dipercaya oleh publik.

Baca juga: Pakar Hukum UGM: Pemilu Ditunda Hancurkan Banyak Hal di Indonesia

“Bahkan, suka atau tidak suka, selain TV, yang bisa diandalkan dan efektif ialah baliho-baliho. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan media digital, selain tentunya harus dilihat dulu ceruk pemilihnya” kata Hendri.

Terkait pemilih pemula, Hendri juga mengungkap bahwa anak-anak muda yang memenuhi media sosial saat ini masih belum menjadi pemilih yang independen. Hal ini berdasarkan data, di mana pilihan politik mereka masih terpengaruh oleh orang lain.

“Anak-anak yang baru mencoblos di 2024, pada saat memilih dipengaruhi pilihan orang lain, misalnya orang tua mereka,” kata Hendri Satrio.

Efektivitas kampanye di media sosial sebenarnya dirasakan betul oleh Politisi PKS Mardani Ali Sera. Ia mengungkapkan, pengalamannya di pemilu legislatif 2019 lalu, ia lebih banyak membuat e-spanduk dan e-flyer ketimbang mencetak baliho-baliho konvensional.

“Digitalisasi menjadi cara mudah untuk mempengaruhi audiens. Lewat media sosial yang saya punya, saya dengan mudah menjangkau orang di daerah saya, dan juga lebih efektif,” ujar dia.

Meski demikian, Mardani menegaskan bahwa "pasukan darat" juga tidak bisa dikesampingkan. Karena, kata dia, suka saja tidak cukup, karena harus bisa memastikan mereka yang suka itu harus juga memilih.

Senada dengan Mardani, kampanye digital juga dimanfaatkan oleh Politisi Muda Golkar yang juga Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan. Menurutnya, kampanye digital bisa menjangkau dengan mudah pemilih yang menggunakan media sosial.

“Pengalaman di Tangerang Selatan, di mana sebagian besar telah menggunakan media sosial, itu kami maksimalkan untuk meraup suara. Namun tetap harus dengan strategi, karena media sosial menyesuaikan dengan karakteristik, usia, pendidikan, akan berbeda” ungkap Pilar.

Namun terlepas dari itu semua, Peneliti BRIN dan Pengajar di Magister Ilmu Komunikasi UMJ, Prof. Siti Zuhro menegaskan, yang terpenting dalam menyambut pemilu mendatang ialah pembenahan pola kampanye partai politik.

Menurutnya, Parpol harus berbenah dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Baca juga: Begini Saran Pakar UNS pada Pemilu Serentak 2024

Terkait digitalisasi, Siti Zuhro menuturkan, fenomena ini juga harus menjadi perhatian partai politik. Karena hal ini merupakan salah satu upaya agar publik merasakan kehadiran partai politik.

“Karena bagi partai politik kampanye merupakan hal yang terus menerus diadakan. Partai harus mempu adaptif, inovatif dan menghadapi kebaruan, sebab jika tidak, animo masyarakat akan menurun,” demikian Prof. Siti Zuhro.