Webinar Nasional UMJ Bahas Digitalisasi dalam Pemilu 2024

KOMPAS.com - Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar webinar nasional "Strategi Digitalisasi Pemasaran dan Kampanye Politik Pada Pemilu 2024", pada Jumat, 29 Juli 2022.

Webinar yang digelar secara hibrid ini menghadirkan beberapa nasumber, antara lain Hendri Satrio (Pakar Komunikasi Politik/Founder Lembaga Survei KedaiKOPI), Mardani Ali Sera (Politisi PKS/Anggota DPR), Pilar Saga Ichsan (Politisi Muda Golkar/Wakil Walikota Tangerang Selatan), dan Trisno Muldani (Perwakilan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMJ).

Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ Aminah Swarnawati dalam pengantar menyampaikan, digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan di Era digital.

Mengingat segmen pasar hari ini adalah milenial dan gen Z, maka Aminah menilai dalam menyambut pemiliu mendatang, para politisi maupun partai politik harus bisa beradaptasi.

“Karena mereka (milenial dan gen-z) merupakan digital native, sedangkan generasi sebelumnya merupakan digital immigrant. sehingga kata kuncinya ialah adaptasi dan kolaborasi,” tuturnya.

Aminah menambahkan, media konvensional mungkin penting sebagai media pemasaran politik, namun masyarakat selaku pengguna saat ini telah lebih banyak yang bergeser ke digital. 

Dalam kesempatan sama, Dekan FISIP UMJ, Evi Statispi menyatakan, fenomena serba elektronik seharusnya menjadi dasar untuk menggunakan instrument digital dalam pelaksanaan pemilu mendatang.

Penyelenggara pemilu dalam hal ini didorong melakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Evi juga berpesan kepada mahasiswa agar berperan aktif dalam menyosialisasikan cara memilih pemimpin yang baik.

“Mudah-mudahan dengan strategi yang baik, yang dilaksanakan dengan cara baik, tidak akan ada lagi praktik curang dalam pemilu, sehingga dapat menghasilkan terpilihnya pemimpin yang baik,” tegasnya.

Baca juga: KPU Jateng Ajak Mahasiswa Unnes Sukseskan Pemilu 2024

Dalam paparan yang merupakan hasil diskusi mahasiswa, Trisno Muldani menyoroti tingginya biaya kampanye yang dilakukan partai politik di Pemilu 2019 lalu, di mana tiga partai teratas adalah Perindo, PSI, dan Hanura.

Ketiga partai ini, lanjut Trisno, banyak mengalokasikan biaya kampanye tersebut untuk membayar iklan di media konvensional, seperti televisi, media massa maupun baliho.

“Padahal dari sisi perolehan suara justru berbanding terbalik. Justru partai yang belanja iklan politik itu mendapatkan suara sedikit, dan partai yang sudah mapanlah yang memperoleh suara yang tinggi di DPR,” ujar Trisno.

Trisno melanjutkan, saat ini seharusnya media digital lebih dipilih sebagai instrumen pemasaran dan kampanye politik. Karena ada empat kelebihan di dalamnya, yakni dari sisi target pasar, biaya, waktu, dan komunikasi, media digital jauh lebih unggul dibanding media konvensional.

“Sehingga, anggaran kampanye yang tinggi, bisa dialokasikan untuk hal yang lebih krusial misalnya pendidikan politik untuk masyarakat, agar meningkatkan jumlah pemilih rasional,” tuturnya.

Namun patut digaris bawahi, lanjut Trisno, penggunaan media sosial juga jangan sampai menumbuhkan lebih banyak kampanye-kampanye digital yang berisi hoaks dan kampanye hitam.