Kompas.com - 23/06/2021, 10:26 WIB
Ilustrasi garam. PEXELS/TARA WINSTEADIlustrasi garam.
|
Editor Dian Ihsan

KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia sejak zaman dulu sudah menggunakan garam saat memasak.

Saat ini garam sudah berevolusi bukan hanya sekadar penyedap rasa, tetapi menjadi komoditas strategis dan harus menjadi prioritas untuk ditangani. Baik dalam jangka pendek dan rencana aksi untuk jangka menengah dan panjang.

"Capaian produksi garam nasional paling tinggi adalah pada tahun 2015 yaitu 2,9 juta ton, sedangkan kebutuhan garam nasional lebih dari 4 juta ton," kata Dosen dan Peneliti Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Suadi seperti dikutip dari laman UGM, Rabu (23/6/2021).

Menurut Suadi, tingginya kebutuhan garam nasional menyebabkan impor selalu menjadi pilihan. Namun di sisi lain, kebijakan impor garam selalu mengundang perdebatan, bahkan di antara pengambil kebijakan.

Baca juga: Begini Cara KKN ITS Maksimalkan Potensi Desa Wisata di Bali

Perlu revitalisasi usaha garam rakyat

Suadi menambahkan, terkait kebijakan impor garam, dalam siaran pers KPPU pada 20 April 2021 No.034/KPPU-PR/IV/2021 menetapkan impor garam sebesar 3,07 juta ton dengan menjabarkan tiga potensi masalah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satunya potensi garam industri dari impor yang tidak terpakai masuk ke pasar garam konsumsi. Hal ini sebagai akibat dalam mengestimasi kebutuhan impor.

Untuk mengurangi ketergantungan pada impor garam, Suadi menjelaskan, terdapat beberapa strategi pengembangan yang dapat dilakukan. Salah satunya dengan revitalisasi usaha garam rakyat dan pengembangan kawasan ekonomi garam baru.

Baca juga: Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS WUR by Subject 2021

Revitalisasi usaha pergaraman perlu dikaji seperti pengelolaan berbasis hamparan (skala usaha perlu dihitung) yang dipadukan dengan pengembangan usaha pascaproduksi. Baik yang menyangkut pergudangan, pengelolaan garam, maupun distribusi dan logistik.

Penyebab Indonesia impor garam

Hal ini disampaikan Suadi dalam kegiatan webinar bertema 'Problematika Garam Nasional' yang diadakan Pusat Kajian Kebijakan Pembangunan Pertanian (PAKTA) UGM.

Tema webinar ini merupakan respons atas kontroversi kebijakan impor garam. Pembicara lain dalam webinar tersebut yaitu Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Komoditas Garam Universitas Trunojoyo Madura Ihsannudin.

Baca juga: Intip Peluang Kerja Lulusan FPIK Undip, Ada Program Menyelam Juga Lho

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.