Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIP Kuliah Dinilai Salah Sasaran, Pakar Unair Sarankan Hal Ini

Kompas.com - 08/05/2024, 15:36 WIB
Mahar Prastiwi

Penulis

KOMPAS.com - Program KIP Kuliah (Kartu Indonesia Pintar) ditujukan bagi calon mahasiswa kurang mampu yang butuh dukungan finansial agar bisa melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi.

Mahasiswa yang lolos menjadi penerima KIP Kuliah akan mendapatkan bantuan Pendidikan hingga biaya hidup per bulan.

Namun belakangan ini ramai dibicarakan bahwa bantuan KIP Kuliah justru salah sasaran. Menyoroti hal itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Gitadi Tegas Supramudyo Drs MSi sebut hal itu bukan masalah.

"Kalau dari ratusan ribu penerima KIP Kuliah, namun hanya satu atau dua kasus itu bukan masalah. Dalam perspektif kebijakan, harus berdasar data dan fakta. Berapa ribu yang bermasalah, barulah bisa dilakukan analisis evaluasi," papar dosen administrasi publik seperti dikutip dari laman Unair, Rabu (8/5/2024).

Baca juga: Kemendikbud: Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Harus Punya Kemauan Ingin Maju

Sistem desentralisasi

Menurutnya, kunci keefektifan kebijakan dan atau program pemerintah, jangan terlalu terpusat di satu lembaga saja. Perlu melibatkan lembaga/institusi independen yang lebih kredibel untuk menentukan sasaran program.

"Jadi jangan pusat, juga jangan dari kampus saja. Karena, kampus juga punya keinginan untuk mahasiswanya mendapatkan bantuan," ujarnya.

Gitadi beranggapan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek sebagai lembaga yang mengatur KIP Kuliah, kurang belajar dari pengalaman berbagai universitas.

Menurutnya, mekanisme yang dimiliki oleh universitas sudah bagus.

"Banyak perguruan tinggi itu sudah punya mekanisme menentukan SPP yang baik, sampai home visit, dikunjungi rumahnya, ditanya tetangganya, konsumsi listriknya. Maka dari itu, perlu ada lembaga khusus untuk memonitori jalannya kebijakan atau program," tegasnya.

Baca juga: Bolehkah Penerima KIP Kuliah Bekerja Freelance atau Part Time?

Perlu survei dan riset

Pakar kebijakan publik itu turut memberikan kritik terhadap program KIP Kuliah. Menurutnya, program tersebut bagus di permukaan saja. Untuk itu, perlu struktur atau institusi khusus dalam pelaksanaan program atau kebijakan.

"Unair itu punya pengalaman bagus kok, meskipun satu-dua ada yang meleset. Tapi, Unair datang ke rumah mahasiswa yang membutuhkan bantuan, dilihat rumahnya, dan lain sebagainya. Itulah muddling through, proses bersusah payah untuk menemukan solusi," ungkapnya.

Secara psikologis, kata Gitadi, orang cenderung tidak mau jujur mengakui jika bantuan yang diberikan nantinya dicabut. Oleh karena itu, perlu ada perubahan sistem dalam kebijakan.

Gitadi juga berpendapat bahwa peraturan tidak boleh bersifat karet. Kata ‘bisa dicabut’ dalam pernyataan pihak Puslapdik dianggap tidak tegas.

"Aturan itu jangan bersifat karet. Kalau sudah naik status ekonominya, ya langsung diputus bantuannya. Tapi, harus fair juga mekanismenya. Karena, mana ada orang yang mau bantuannya dicabut. Harus didatangi dan diperiksa betul," beber Gitadi.

Gitadi menegaskan, untuk tidak mudah disetir oleh media. Karena, belum tentu narasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan asli, bisa saja berupa asumsi.

"Bisa saja yang bersangkutan mengejar followers dengan berpenampilan yang terkesan mahal. Jangan-jangan mobil pinjaman, tasnya KW, atau perhiasannya juga imitasi," tandasnya.

Baca juga: Tips Kelola Uang KIP Kuliah ala Mahasiswa Unair, Jangan Pegang ATM

Gitadi memberi pesan dan harapan pada pemerintah untuk melakukan survei dan riset. Serta memberikan alternatif rekomendasi pada penyelenggaraan kebijakan. Dan pengutamaan (prioritization) kebijakan.

"Dengan itu, proses kebijakan bisa dianggap cerdas dan baik," tutup Gitadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com