SKB 3 Menteri, Menag Optimis Kuatkan Toleransi di Sekolah

KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi menerbitkan SKB 3 Menteri.

Isi SKB 3 Menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Baca juga: Mendikbud: 6 Keputusan Pakaian Seragam dan Atribut di Sekolah Negeri

Menag optimis lahirnya SKB 3 Menteri akan mampu menguatkan sikap toleransi dan saling kesepahaman antar pemeluk agama di sekolah.

Dia mengaku, terbitnya SKB 3 Menteri ini dilatarbelakangi nilai keagamaan dan keyakinan seluruh agama yang mengajarkan perdamaian, menyelesaikan perbedaan dengan baik, dan saling menghormati.

"Lahirnya SKB 3 Menteri ini juga diharapkan mampu mencegah muculnya konflik yang bersumber dari nilai agama," ungkap dia secara daring, Rabu (3/2/2021).

Regulasi ini, bilang dia, juga bukan dasar kelompok atau sekolah untuk memaksakan atribut keagamaan tertentu.

"Melainkan agar masing-masing pemeluk agama saling memahami dan bersikap toleransi," ucap Menag.

Secara jelas SKB 3 Menteri memberikan mandat kepada Kementerian Agama (Kemenag).

Isi mandat itu agar bisa melakukan pendampingan praktik agama yang moderat kepada pemerintah daerah (pemda) dan sekolah.

Baca juga: Menag Miliki Banyak Data Kasus Seperti SMKN 2 Padang

Kemenag juga bisa mempertimbangkan pemberian dan penghentian sanksi bagi pelanggar yang mewajibkan seragam kekhususan di sekolah negeri.

Empat aturan pokok

Secara rinci, ada empat aturan pokok dalam SKB tiga menteri.

Pertama, siswa, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhususan agama tertentu.

Kedua, pemda dan sekolah memberikan kebebasan kepada siswa, guru, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhususan agama tertentu.

Ketiga, dalam rangka melindungi hak siswa, guru, dan tenaga kependidikan, maka pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan hingga melarang penggunaan pakaian seragam kekhususan agama tertentu.

Keempat, pemda atau kepala sekolah harus mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam kekhususan agama tertentu.

Baca juga: Mendikbud Minta Pemda Cabut Aturan Seragam Kekhususan Sekolah Negeri

"Paling lama 30 hari kerja sejak SKB 3 Menteri ini ditetapkan," pungkas Menag.