Kompas.com - 05/01/2021, 13:23 WIB
Sejumlah siswa berjalan menuju kelasnya saat hari pertama masuk sekolah pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Mataram, NTB, Senin (4/1/2021). Pembelajaran secara tatap muka terbatas di tengah pandemi Covid-19 pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 mulai dilaksanakan di wilayah NTB pada Senin (4/1) di sejumlah sekolah jenjang SMA, SMK dan SLB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDISejumlah siswa berjalan menuju kelasnya saat hari pertama masuk sekolah pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Mataram, NTB, Senin (4/1/2021). Pembelajaran secara tatap muka terbatas di tengah pandemi Covid-19 pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 mulai dilaksanakan di wilayah NTB pada Senin (4/1) di sejumlah sekolah jenjang SMA, SMK dan SLB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
|

KOMPAS.com - Selama hampir satu tahun yakni pada 2020, siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Tentu, para siswa banyak yang sudah bosan belajar dari rumah dan ingin kembali ke sekolah.

Untuk Semester Genap TA 2020/2021 atau awal 2021 ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kewenangan pada Pemda untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Hanya saja, Kemendikbud tetap mengingatkan pihak sekolah, mulai jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA serta yang sederajat, jika melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada semester genap ini harus secara hati-hati.

Selain itu, pembelajaran tatap muka yang dilakukan sekolah tetap harus mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Jabar Bertahap, Tidak Wajib dan Parsial

Yakni tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Adapun aturan yang diumumkan 20 November 2020 tersebut juga memuat panduan lengkap pembelajaran tatap muka semester genap tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mulai dari tahapan perizinan, prosedur yang harus dipenuhi, hingga prasyarat dan protokol kesehatan yang wajib dijalankan.

PTM tidak diwajibkan

Menurut Plt Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im, pemberian izin pelaksanaan PTM di satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pemberian izin PTM juga dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah provinsi/kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan.

"Pemerintah daerah adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan kapasitas wilayah masing-masing dan memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan," ujar Ainun Na’im seperti dikutip dari laman Ruang Guru PAUD Kemendikbud, Selasa (5/1/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.