Soal Libur Sekolah, Kemendikbud Akan Atur Penundaan UN di Daerah Terdampak

KOMPAS.com - Menyusul kebijakan penghentian sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah oleh beberapa pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) akan melakukan pengaturan khusus soal penundaan UN 2020.

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud, Totok Suprayitno melalui rilis resmi (14/3/2020) menyampaikan pemerintah akan melakukan pengaturan khusus mengenai penundaan pelaksanaan ujian nasional (UN) di daerah terdampak wabah corona atau Covid-19.

"Yang akan diatur nantinya terkait jadwal, tempat, moda pelaksanaan, bahan, dan pengolahan hasil UN," ujar Totok Suprayitno di Jakarta, Sabtu (14/3) merespons keputusan Pemprov DKI Jakarta meliburkan kegiatan belajar di sekolah dan menunda pelaksanaan UN Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan dilaksanakan 16 Maret 2020.

Baca juga: Berbagai Kebijakan Pemerintah Jabodetabek Terkait Virus Corona, Sekolah Diliburkan dan Tutup Tempat Wisata

Koordinasi dengan pemprov

Kemendikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi selaku panitia UN tingkat provinsi.

Penundaan pelaksanaan Ujian Nasional dimungkinkan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional 2019/2020 yang diterbitkan BSNP.

Jika terjadi peristiwa luar biasa yang berpotensi pada gagalnya pelaksanaan UN, maka Penyelenggara dan Panitia UN Tingkat Pusat, dalam hal ini Kemendikbud, akan siap untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait.

"Dalam hal ini Pemda DKI Jakarta menyatakan wabah Covid-19 sebagai situasi berisiko tinggi setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini," ujar Totok.

Ketua BSNP Abdul Mu'ti menjelaskan, BSNP sangat prihatin dengan penyebaran virus corona yang telah menjadi wabah dunia dan menimbulkan korban jiwa.

2 protokol UN terkait wabah corona

Dalam surat edarannya, BNSP menjelaskan sebagai langkah antisipasi dan preventif mencegah penyebaran Covid-19, BSNP melakukan pengaturan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) UN 2020: