Peluncuran Buku Bamsoet di UT: Empat Pilar Jadi Kunci Kerberlanjutan Pembangunan di Masa Depan

KOMPAS.com - Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar menjadi empat pilar penting bangsa Indonesia agar siap menghadapi tantangan memasuki era Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI dalam sosialiasi empat pilar dan peluncuran buku "PPHN Tanpa Amandemen: Pemikiran Analitik Dasar Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara dalam Menghadapi Era Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045" di Universitas Terbuka (UT) pada 21 Maret 2023.

Buku ini adalah inti sari dari disertasi Bambang Soesatyo pada sidang promosi doktoral Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung.

"Kita adalah bangsa yang besar, kita ingin bangsa kita lebih besar lagi dari hari ini. Inilah kita pentingnya menghadirkan PPHN agar terjadi kesinambungan pembangunan dari masa-masa siapapun Presidennya," tegas Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.

"Tanpa PPHN, saya tidak yakin kita memiliki kesinambungan dalam menyelesaikan permasalahan di masa mendatang," lanjutnya.

Lebih jauh Bamsoet menegaskan, PPHN tanpa amandemen bukan menghambat perubahan, namun justru membantu generasi mendatang dalam memastikan tidak ada pembangunan yang terbengkalai hanya karena pemimpin baru memiliki visi dan misi berbeda dengan pemimpin sebelumnya.

"Kita sesuaikan dengan kekayaan alam dan sumber daya yang kita miliki dan disesuaikan dengan perubahan zaman. PPHN mengantisipasi berbagai permasalahan di masa depan," jelasnya.

Bedah buku ke-30 Bamsoet ini menghadirkan beberapa pembahas yakni; Prof. Hamdan Zoelva (Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2013-2015) dan Andi Irmanputra Sidin (Ahli Hukum Tata Negara) dengan dipandu Prof. Gorky Sembiring (Dosen Senior UT).

Sebelumnya Rektor UT Prof. Ojat Darojat dalam sambutan sebagai tuan rumah berharap suatu saat Bamsoet dapat menjadi salah satu guru besar di UT mengingat Bamsoet saat ini juga merupakan dosen dan alumni Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UT.

"Setelah diuji dengan pandemi, UT ditantang untuk mampu mengintergrasikan teknologi informasi dalam penyelengaraan pembelajaran. Kini UT mendapatkan kesempatan dalam peluncuran buku PPHN yang akan menjadi referensi penting bagi bangsa dan masyrakat," ungkap Prof. Ojat.

Ia berharap, kegiatan ini dapat memberikan manfaat bukan saja bagi sivitas akademika UT, melainkan juga bagi seluruh masyarakat.

"Mudah-mudahan impian para pendahulu bangsa akan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai melalui refleksi pemikiran-pemikiran penting yang diluncurkan pada hari ini," tutup Prof. Ojat.

Dalam kesempatan ini, UT juga menggelar seremoni penandatangan kerja sama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam kerja sama antar lembaga dan peningkatan layanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan UT.

Ruang lingkup kerja sama meliputi: pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi, pengembangan sumber daya perpustakaan, dan pengembangan SDM dan teknologi bidang perpustakaan.

Dalam kesempatan tersebut, Perpusnas juga memberikan penghargaan kepada perpustakaan UT yang meraih sertifikat akreditasi A. Penyerahan sertifikat penghargaan diberikan oleh Sekretaris Umum Puspresnas Ofy Sofiana kepada Rektor UT Prof. Ojat Darojat didampingi Kepala Perpustakaan UT Sri Sediyaningsih.