Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Batalkan Kenaikan UKT, Kemendikbud Juga Minta PTN Lakukan Ini

Kompas.com - 29/05/2024, 17:08 WIB
Sania Mashabi,
Ayunda Pininta Kasih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) secara resmi sudah mengirimkan surat untuk rektor perguruan tinggi negeri (PTN) membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbud Ristek Prof. Abdul Haris mengatakan, surat tersebut dikeluarkan untuk membatalkan dan mencabut rekomendasi dan persetujuan tarif UKT dan IPI tahun 2024 di 75 PTN dan PTN-BH.

"Secara resmi saya telah bersurat kepada pemimpin PTN dan PTNBH mengenai enam poin penting untuk dilaksanakan," kata Prof. Haris melalui keterangan tertulis, Selasa (28/5/2024).

Baca juga: BEM SI Minta Kemendikbud Revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 soal UKT

Prof. Haris mengatakan, poin pertama yang disampaikan dalam surat tersebut adalah memberitahu bahwa kenaikan UKT dan iuran pengembangan institusi (IPI) sudah dibatalkan.

Poin selanjutnya, rektor juga perlu mengajukan kembali tarif UKT dan IPI paling lambat tanggal 5 Juni 2024 tanpa kenaikan dibandingkan dengan tarif tahun akademik 2023/2024.

Hal itu sesuai dengan ketentuan batas maksimal dalam Peraturan Mendikbudristek (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud Ristek.

Kemudian setelah memperoleh surat rekomendasi atau surat persetujuan dari Dirjen Diktiristek atas pengajuan kembali UKT dan IPI, PTN dan PTN-BH diminta harus merevisi Keputusan Rektor mengenai tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024/2025.

Demikian juga dengan arahan untuk merangkul calon mahasiswa baru yang belum daftar ulang atau mengundurkan diri untuk kuliah di PTN karena tidak sanggup bayar UKT.

Selain itu, rektor PTN dan PTN-BH juga harus memastikan tidak ada mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 yang membayar UKT lebih tinggi akibat dilakukannya revisi Keputusan Rektor.

Baca juga: Kemendikbud Bagikan 6 Skema PTN jika UKT dan IPI Batal Naik

"Kelima, Rektor PTN dan PTNBH harus menginformasikan tarif UKT dan IPI sesuai dengan revisi Keputusan Rektor kepada mahasiswa baru yang telah diterima, namun belum mendaftar ulang atau sudah mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan daftar ulang. Ini adalah prioritas Mendikbud Ristek," ujarnya.

Sedangkan pada poin terakhir, yaitu dalam hal terjadi kelebihan pembayaran UKT akibat revisi keputusan rektor, PTN dan PTN-BH perlu segera melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atau penyesuaian perhitungan pembayaran UKT untuk semester berikutnya.

Prof. Haris juga menegaskan, pihaknya akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar PTN dan PTN-BH dapat menjalankannya dengan lancar.

"Keputusan ini menunjukkan bahwa kami senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat dan selalu menindaklanjutinya secara serius," pungkas Prof. Haris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com