Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BEM SI Minta Kemendikbud Revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 soal UKT

Kompas.com - 29/05/2024, 16:41 WIB
Sania Mashabi,
Ayunda Pininta Kasih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan tetap mendorong adanya revisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024.

Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengatakan, pihaknya akan terus mengawal agar revisi itu bisa dilaksanakan atau tidak.

"Dari hasil ini bukan berarti kami langsung tinggal diam, kami terus menuntut (Kelanjutan) Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 ini belum ada jawaban dari Pak Nadiem apakah dicabut atau direvisi," kata Herianto saat dihubungi, Selasa (28/52024).

Baca juga: DPR Hitung Anggaran Pendidikan dari APBN, Cek Urgensi Kenaikan UKT

Selain itu, Herianto akan fokus mengawal penurunan iuran pengembangan institusi (IPI) yang dinilai mengkomersialisasikan sistem Pendidikan. Serta juga tentang pembungkaman suara-suara mahasiswa yang menyuarakan masalah UKT.

Kendati demikian, Herianto pun mengaku akan tetap mengawal proses penurunan UKT di PTN dan menginstruksikan seluruh BEM yang tergabung di BEM SI untuk mengkomunikasikan adanya pembatalan UKT ke wakil rektor.

"Kami sampaikan ke seluruh BEM yang tergabung di BEM SI untuk serius mengawal isu ini, dan kami minta ke semuanya serentak audiensikan perihal ini ke wakil rektor II di masing-masing kampus," ujarnya.

Herianto juga mengungkapkan rasa apresiasi atas penurunan UKT yang dilakukan pemerintah melalui Kemendikbud Ristek.

Walaupun Heriantor merasa heran, mengapa pemerintah harus merespons suatu isu ketika sudah viral di media sosial.

"Kami mengapresiasi kabar baik ini, tetapi ada beberapa catatan dari kami. Kami menyayangkan sistem pemerintahan kita hari ini Ketika ada isu yang viral baru diseriuskan," tandas Herianto.

Baca juga: Soal Pembatalan Kenaikan UKT, BEM UNS Minta Permendikbud No 2/2024 Dicabut

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) membatalkan kenaikan Uang UKT.

Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim, menyebut hal ini berdasarkan masukan masyarakat terkait implementasi UKT tahun ajaran 2024/2025 dan sejumlah koordinasi dengan PTN, termasuk PTN berbadan hukum (PTN-BH).

"Terima kasih atas masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Saya mendengar sekali aspirasi mahasiswa, keluarga, dan masyarakat. Kemendikbudristek pada akhir pekan lalu telah berkoordinasi kembali dengan para pemimpin perguruan tinggi guna membahas pembatalan kenaikan UKT dan alhamdulillah semua lancar. Baru saja saya bertemu dengan Bapak Presiden dan beliau menyetujui pembatalan kenaikan UKT," kata Nadiem selepas bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (27/5/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com