Jejak Perjalanan Ibu Kota Indonesia Pascaproklamasi

KOMPAS.com - Setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jakarta secara de facto diakui sebagai ibu kota negara.

Jakarta pun menjadi pusat pemerintahan setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di wilayah tersebut.

Namun, status Jakarta sebagai ibu kota negara secara de jure baru diakui pada 1961 melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS No. 2 Tahun 1961.

Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, beberapa kendala terkait dengan masalah keamanan dan kedaulatan memaksa ibu kota Indonesia untuk mengalami beberapa pemindahan sementara dari Jakarta.

Berikut ini rangkuman sejarah pemindahan ibu kota Indonesia pasca-proklamasi kemerdekaan yang menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan administratif negara.

Baca juga: Cerita Mereka yang Tersingkir Setelah Lahannya Diambil Proyek IKN

Yogyakarta

Pada 4 Januari 1946, Indonesia melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta.

Hal ini terjadi karena pada tahun-tahun awal pasca-proklamasi kemerdekaan, Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara, telah menghadapi berbagai tekanan yang signifikan.

Salah satunya karena keberadaan tentara NICA pada 29 September 1945 dan masih adanya pasukan Jepang yang belum ditarik menciptakan situasi tegang.

Pada awalnya, sejumlah pejabat negara mencoba bertahan di Jakarta. Namun, pada 1 Januari 1946, sebuah rapat di kediaman Ir. Soekarno memutuskan untuk mengendalikan pemerintahan Indonesia dari luar wilayah Jakarta.

Pada 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan pemindahan sementara ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta.

Rencana ini dilaksanakan pada malam tanggal 3 Januari 1946, dengan para pejabat negara dipindahkan secara diam-diam menggunakan kereta api.

Sementara mereka pergi, kendali keamanan di Jakarta diserahkan kepada Letkol Daan Jahja yang juga menjabat sebagai Gubernur Militer Kota Jakarta. Sementara itu, Perdana Menteri Sutan Sjahrir tetap berada di Jakarta.

Tepat dini hari tanggal 4 Januari 1946, rombongan tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta dan secara resmi ibu kota negara serta pemerintahan Indonesia dijalankan dari Gedung Agung sebagai istana kepresidenan.

Pemerintahan ibu kota negara di sana berlangsung hingga jatuhnya Yogyakarta selama Agresi Militer Belanda I.

Baca juga: 13 Lembaga PBB Dukung Pembangunan di IKN

Bireuen

Pada 18 Juni 1948, terjadi pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Bireuen.