Kebijakan Jalan Tengah

KOMPAS.com - Sekitar satu dekade setelah bubarnya VOC, Indonesia sempat dikuasai oleh Inggris pada 1811-1816.

Pada saat proses pengembalian Indonesia dari Inggris ke Belanda, Raja William I membentuk Komisaris Jenderal Hindia Belanda.

Tokoh yang termasuk Komisaris Jenderal Kolonial Belanda adalah Cornelis Theodorus Elout, Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen, dan Arnold Adriaan Buyskes.

Selain mengurus penyerahan Indonesia dari Inggris, tugas Komisaris Jenderal adalah merumuskan undang-undang baru yang akan diterapkan di negeri jajahan.

Salah satu kebijakan Komisaris Jenderal yang berkuasa setelah VOC dibubarkan adalah kebijakan jalan tengah.

Apa itu kebijakan jalan tengah?

Baca juga: Komisaris Jenderal Belanda yang Menerima Penyerahan Indonesia dari Inggris

Latar belakang kebijakan jalan tengah

Kebijakan jalan tengah adalah kebijakan untuk menengahi kepentingan kaum liberal dan konservatif Belanda, dengan mempertimbangkan kondisi wilayah jajahan.

Pada saat tiba di Indonesia pada Mei 1816, Komisaris Jenderal Hindia Belanda membawa rancangan undang-undang baru yang dikonsep oleh Raja William I.

Rancangan undang-undang itu disebut Regeringsreglement.

Regeringsreglement dipercayakan Raja William I kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda untuk disusun kembali sesuai kebijaksanaan mereka.

Mereka yang dianggap lebih tahu kondisi sebenarnya di wilayah jajahan dan diharapkan bertindak sesuai keadaan.

Berbekal kepercayaan raja, Komisaris Jenderal Hindia Belanda banyak merombak Regeringsreglement.

Tugas Komisaris Jenderal Hindia Belanda terasa berat karena mereka harus mempertimbangkan kepentingan pejabat Belanda dari kubu liberal dan konservatif, serta melihat kondisi di tanah jajahan.

Baca juga: Pemerintahan Komisaris Jenderal Belanda (1816-1818)

Untuk menyelesaikan perdebatan antara kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan yang diharapkan, pemerintah mengambil kebijakan jalan tengah.

Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendapatkan keuntungan melimpah apabila diserahkan kepada swasta dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam.