Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Gus Dur Dijuluki Bapak Pluralisme?

Kompas.com - 06/09/2023, 23:00 WIB
Verelladevanka Adryamarthanino ,
Widya Lestari Ningsih

Tim Redaksi

Sumber Kompas.com

KOMPAS.com - Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur adalah presiden keempat Indonesia yang menjabat pada era Reformasi, tepatnya tahun 1999 hingga 2001.

Saat menjabat sebagai Presiden Indonesia, Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang cukup kontroversial akibat kebijakan-kebijakannya.

Salah satu kebijakan Gus Dur yang menuai kontroversi adalah pencabutan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang tertuang dalam Tap MPR Nomor 25 Tahun 1966.

Meski dikenal sebagai tokoh kontroversial, Gus Dur juga disebut sebagai Bapak Pluralisme. Mengapa demikian?

Baca juga: Biografi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur

Alasan Gus Dur disebut Bapak Pluralisme

Sebelum mengetahui lebih lanjut alasan Gus Dur disebut sebagai Bapak Pluralisme, mari pahami lebih dulu pengertian pluralisme.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya).

Pluralisme terdiri dari dua kata, yaitu plural yang artinya beragam, dan isme yang berarti paham. Sehingga pluralisme dapat diartikan sebagai paham atas keberagaman.

Baca juga: Mengapa Gus Dur Dilengserkan oleh MPR?

Alasan Gus Dur disebut sebagai Bapak Pluralisme karena Gus Dur dikenal sebagai sosokyang selalu mengajarkan dan memberi contoh sikap yang menjunjung tinggi keadilan dan menghargai kemajemukan tanpa membedakan agama, suku, ras, bahasa, dan asal-usul.

Gus Dur getol mengangkat tema toleransi dan mengumandangkan bahwa Indonesia adalah milik seluruh elemen masyarakat, tanpa pandang bulu.

Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Gus Dur memiliki sifat pluralisme adalah ketika ia menjabat sebagai Presiden RI dan menghapus larangan merayakan Imlek dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000.

Selain itu, Gus Dur juga membubarkan Departemen Penerangan agar kebebasan pers dapat terjamin.

Sebab, pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto memanfaatkan Departemen Penerangan sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers.

Tidak berhenti di situ, sifat plural  yang juga dimiliki Gus Dur adalah saat ia memutuskan untuk mengatasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan cara melakukan dialog secara terbuka.

Baca juga: Alasan Gus Dur Membubarkan Departemen Penerangan

Pada 1999, Gus Dur mengeluarkan Keppres No. 88 mengenai Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh.

Langkah ini membuka lembaran baru bagi masyarakat Aceh, sehingga Gus Dur dikenal sebagai presiden yang kaya akan kebudayaan dan humanis.

Lewat cara ini juga masalah GAM di Aceh pada akhirnya terselesaikan.

 

Referensi:

  • Nurhuda, Ahmad. Yerra Zetira Agesti. (2021). Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Journal of History and History Education. Vol. 3. No. 1, Mei 2021.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com