Peran PBB dalam Menyelesaikan Konflik Indonesia-Belanda

Kompas.com - 13/08/2023, 09:00 WIB

Verelladevanka Adryamarthanino ,

Tri Indriawati

Tim Redaksi

Verelladevanka Adryamarthanino

Penulis

Tri Indriawati

Editor

Lihat Foto

Para pemimpin dunia dari G7 dan negara-negara undangan (baris atas kiri-kanan) Mathias Cormann, Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Kanselir Jerman Olaf Scholz , Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional Fatih Birol, (baris bawah Kiri-Kanan) Presiden Bank Dunia David Malpass, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, Yoon Suk Yeol Korea Selatan, Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Komoro Azali Assoumani, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula de Silva, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia Ngozi Okonjo-Iweala berpose untuk foto keluarga para pemimpin G7 dan negara-negara yang diundang dalam KTT Pemimpin G7 di Hiroshima pada 20 Mei 2023. (Jacques WITT POOL/AFP)

Sumber Kompas.com

KOMPAS.com - Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, dibutuhkan proses perjuangan yang panjang dan melibatkan banyak tokoh.

Selain itu, Indonesia juga banyak dibantu oleh pihak luar negeri, salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB merupakan organisasi internasional yang turut berperan penting dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.

Terlebih, ketika Indonesia mengalami konflik dengan Belanda.

Lantas, apa peran PBB dalam menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda?

Melakukan Sidang Dewan PBB

Untuk mengatasi konflik Indonesia-Belanda, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi pada 1 Agustus 1947, yang berisi:

PBB menyerukan kepada Indonesia dan Belanda untuk melakukan gencatan senjata
Indonesia dan Belanda diminta untuk menyelesaikan masalah dengan komisi arbitrase atau cara lainnya.

Kemudian, pada 14 Agustus 1947, Sidang Dewan PBB dilangsungkan di Lake Success, New York, Amerika Serikat.

Adapun agenda Sidang Dewan PBB ini adalah untuk membahas mengenai konflik antara Indonesia dengan Belanda, khususnya setelah Agresi Militer Belanda I (1947).

Pasca-sidang, Belanda dan Indonesia pun bersedia melakukan gencatan senjata dan berunding dalam Sidang Dewan PBB di AS.

Ada dua keputusan yang dihasilkan dalam Sidang Dewan PBB, yaitu:

Indonesia wajib membuat laporan tentang keadaan di Indonesia
Membentuk Komisi Tiga Negara yang akan membantu menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda.

Membentuk Komisi Tiga Negara

Upaya PBB selanjutnya dalam menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda adalah dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN).

KTN dibentuk pada 26 Agustus 1947, yang beranggotakan tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Adapun tugas KTN sesuai hasil pertemuan di Sydney, pada 20 Oktober 1947 adalah:

Membantu menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara damai.
Berusaha mendekatkan Indonesia-Belanda untuk menyelesaikan persoalan-persoalan militer dan politik.
Mempertemukan kembali Indonesia-Belanda dalam perundingan Renville.