Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri

KOMPAS.com - Megawati Soekarnoputri merupakan presiden perempuan pertama Indonesia yang menjabat pada periode 2001-2004.

Megawati merupakan pengganti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang lengser pada 2001.

Pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia masih menghadapi berbagai krisis di beberapa bidang.

Sebagian dari kebijakan Megawati Soekarnoputri membawa keberhasilan di berbagai bidang di tingkat politik dan pemerintahan.

Tahun 2004 menjadi akhir masa pemerintahan Megawati, setelah kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 putaran kedua.

Baca juga: Kebijakan Megawati Soekarnoputri pada Masa Reformasi

Pengangkatan Megawati

Megawati Soekarnoputri adalah presiden ke-5 Indonesia yang dilantik pada 23 Juli 2001, dengan masa jabatan hingga 20 Oktober 2004.

Masa pemerintahan Megawati dimulai setelah Sidang Istimewa MPR pada 2001 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai presiden ke-4 Indonesia.

Sebelum resmi menjadi presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai wakil presiden Indonesia mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001).

Sebagai putri presiden pertama Indonesia, Soekarno, Megawati sudah sangat dekat dengan lingkungan politik, meski awalnya tidak diizinkan untuk terjun ke dunia politik.

Megawati pun muncul sebagai primadona dalam kampanye partai politik, meski tergolong tidak terlalu banyak bicara.

Kiprahnya di dunia politik semakin gemilang saat terpilih menjadi anggota DPR/MPR, sampai akhirnya dipercaya menjadi wakil presiden Indonesia (1999-2001).

Setelah itu, Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden perempuan pertama Indonesia periode 2001-2004.

Baca juga: Keberhasilan Megawati Soekarnoputri pada Masa Reformasi

Kebijakan Megawati

Pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia masih menghadapi krisis di berbagai bidang.

Untuk mengatasinya, berikut beberapa kebijakan pada masa pemerintahan Megawati.

Politik

Megawati Soekarnoputri berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan memberlakukan amendemen UUD 1945.