Sederet Kerja Sama Infrastruktur RI dan Australia, Ada Air Bersih hingga IKN

KOMPAS.com - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjabarkan sederet kerja sama bidang infrastruktur antara Pemerintah Indonesia dengan Australia.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, PM Selandia Baru Christopher Luxon, dan PM Kamboja Hun Manet, di Australia, pada Selasa (05/03/2024).

Basuki menjelaskan, kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam pengembangan infrastruktur diwujudkan melalui program Kerja Sama Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT).

Dengan nilai kerja sama sebesar 150 juta AUD atau setara Rp 1,54 triliun (kurs Rp 10.304), dan berlaku hingga 30 Juni 2022.

"Program KIAT telah diperpanjang dengan periode efektif hingga Juni 2026 mendatang. Kolaborasi melalui program ini fokus terhadap sektor Air dan Sanitasi, Transportasi, dan Pembiayaan Infrastruktur," ujarnya dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Baca juga: Kini Palembang Punya SPALD-T, Hasil Kolaborasi Indonesia dan Australia

Kerja sama lain di bidang infrastruktur dengan Pemerintah Australi antara lain pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) Palembang yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2023.

Hibah senilai kurang lebih 67 juta AUD atau setara Rp 690,3 juta itu digunakan untuk pembangunan IPAL dan stasiun pompa yang mampu melayani 120.000 orang dengan kapasitas 20.000 m3/hari.

"Pemerintah Indonesia juga turut serta dalam melanjutkan pembangunan jaringan perpipaannya. Mulai dari pipa pengumpul utama sampai sambungan rumah tangga dengan jumlah investasi yang sama," tambahnya.

Selain itu, terdapat kerja sama di bidang kajian strategis antara Kementerian PUPR, Bappenas, dan Pemerintah Australia melalui Study on the Strategic Assessment of Toll Road Development (I-SAT) yang telah dilaksanakan sejak September 2022 dan selesai pada Februari 2024.

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem penyelenggaraan jalan tol, antara lain peningkatan kualitas, Studi Kelayakan, pembebasan lahan, skema monetisasi aset, modalitas KPS baru, pelelangan proyek, sistem Teknologi Informasi terintegrasi, dan kerangka peraturan.

DFAT bersama Kementerian PUPR juga telah menandatangani Perjanjian Hibah Pengelolaan Proyek IKN pada Maret 2023 yang berlaku efektif sampai dengan Juni 2024.

Kegiatan ini memberikan dukungan manajemen proyek terhadap Satgas Eksekusi IKN," tandasnya.

Di samping itu, OIKN juga telah resmi bermitra dengan Otoritas Ibu Kota Nasional Australia (NCA) yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada 27 Februari 2024.

"Kolaborasi ini mendukung pengembangan lingkungan yang bersih, hijau, berteknologi di IKN," tukas Basuki.