Persiapan Kementerian ATR/BPN Jelang 2024

KOMPAS.com - Kementerian ATR/BPN melakukan persiapan untuk menjalankan Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) menjelang tahun 2024.

Salah satunya program yang diimplementasikan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM).

Pasalnya, pelaksanaan program tersebut telah mendapat dukungan dan persetujuan Bank Dunia untuk diperpanjang hingga tahun 2024, atau fase terakhir alias fase VII.

"Karena dilihat manfaatnya cukup besar, seharusnya proyek yang dimulai tahun 2018 ini berakhir Oktober 2023, tapi jadi diperpanjang satu tahun," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Sesditjen SPPR), Fitriyani Hasibuan selaku Direktur Project Management Unit (PMU) PPRA dalam pertemuan Persiapan Kegiatan PTSL-PM Fase VII, Rabu (06/12/2023).

Ke depannya, Kementerian ATR/BPN berkomitmen lebih menekankan perihal kualitas data dari PTSL-PM.

Untuk itu, Fitriyani Hasibuan mengatakan bahwa sudah dibentuk tim Project Management Office (PMO) Peningkatan Kualitas Data.

“Kualitas, kualitas, dan kualitas, itu harus kita jaga," tegasnya.

Baca juga: Lewat PTSL, Nilai Ekonomi Penataan Aset Jadi Rp 5.793 Triliun

Lebih lanjut, Sesditjen SPPR mengungkapkan, meski pada awalnya sempat tertatih-tatih, capaian PTSL-PM dalam dua tahun terakhir selalu melebihi target.

"Hingga fase VI, capaian PTSL-PM saat ini total ada 7.752.893 bidang tanah. Sementara itu, fase VII total targetnya adalah 750.000 bidang (pihak ketiga) dan 34.800 bidang (ASN)," terangnya.

Peningkatan pemetaan per tahun juga terlihat dari data Bank Dunia. Di mana pada awal pelaksanaan fase I PPRA, jumlah tanah yang berhasil terpetakan adalah 45.000 bidang.

Sedangkan pada fase VI, hingga awal Desember 2023, jumlah bidang tanah yang terpetakan mencapai 2.600.000 bidang.

Pada kesempatan yang sama, Cecilia Juwita, perwakilan dari Co-Task Team Leader World Bank berharap, setelah PPRA berakhir dalam fase VII ini, kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN akan terus berlanjut, yaitu pada proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning yang sedang dalam tahap pematangan konsep.

"Ini masih melanjutkan kegiatan pendaftaran tanah tapi dengan scope yang lebih luas, seperti tata ruang dan penilaian tanah," pungkasnya.