BATAM, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Negara, memerintahkan agar proses penyelesaian di Pulau Rempang dilakukan dengan cara yang baik, kekeluargaan dan lembut.
Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia mengungkapkan hal itu, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (29/9/2023).
"Bapak Presiden juga mengarahkan kepada kami, untuk mendengar apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat," kata Bahlil.
Bahlil menambahkan, Presiden Jokowi juga meminta untuk memastikan hak-hak masyarakat diterima dengan baik. Kepentingan masyarakat harus didahulukan tanpa melangkahi aturan yang berlaku dan dilakukan secara kekeluargaan.
Baca juga: Pembangunan Infrastruktur PSN Rempang Eco City Dipercepat
"Atas dasar arahan bapak Jokowi, kami langsung menindaklanjuti dengan rapat. Karena Kementrian Investasi ditunjuk oleh Pak Jokowi, untuk menyelesaikan berbagai dinamika yang ada di Pulau Rempang,” terang Bahlil.
Saat dirinya datang ke Batam bersama Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, dan Wakapolri Agus Adrianto beberapa waktu yang lalu, menyempatkan diri untuk bertemu dengan tokoh masyarakat Rempang, Gerisman Achmad.
Dalam kunjungan itu, Bahlil datang tanpa didampingi oleh ajudan maupun pejabat manapun dan berbicara secara kekeluargaan.
"Dari situ saya kemudian banyak mendapat masukan-masukan," ungkap Bahlil.
Selanjutnya, makam leluhur yang ada di Pulau Rempang juga tidak digusur.
"Mereka sangat menerima investasi, sampai pak Gerisman menyampaikan kepada saya, kiamat lima kali pun kampung kami ini tidak akan maju kalau tidak ada investasi," tegas Bahlil.
Dari pernyataan tokoh masyarakat itu, ia menyimpulkan bahwa masyarakat Pulau Rempang sebenarnya menyambut baik investasi yang masuk ke kampung mereka.
Akan tetapi, harus dilakukan dengan komunikasi yang baik dan tepat. Sebab masyarakat juga tidak ingin hanya menjadi pekerja dari investasi yang masuk ke kampung mereka.
Baca juga: Profil Investor China di Balik Proyek Jumbo Rempang Eco-City
Oleh karena itu, masyarakat harus dirangkul untuk menjadi bagian dari investasi itu sendiri.
"Dari semua yang mereka minta itu, saya dengarkan dan saya renungkan, dan atas arahan tim kemudian kami memutuskan untuk menerima aspirasi dari masyarakat," terang Bahlil.