Gara-gara Bangun Rusun Ini, Kementerian PUPR Raih Penghargaan dari Kemenkumham

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan atas Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan di Tangerang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam Upacara Hari Kemenkumham, Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-78 di Jakarta, Senin (21/8/2023).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah berterimakasih atas penghargaan yang telah diberikan Kemenkumham.

"Alhamdulillah, hari ini Kementerian PUPR menerima penghargaan atas dukungan pembangunan Rusun yang akan digunakan oleh Kemenkumham," terang Zainal dalam siaran persnya, Senin (21/8/2023).

Dalam hal ini, Kementerian PUPR bersama Kemenkumham memastikan bahwa tugas-tugas khusus yang mereka laksanakan dapat diselesaikan dengan baik.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga berterimakasih kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah menjadi mitra dalam pelaksanaan tugas Kemenkumham, termasuk Kementerian PUPR atas dukungan dan kerja samanya.

“Terima kasih kepada mitra K/L atas kerja sama dan dukungannya, termasuk Kementerian PUPR yang selalu setia juga dalam memberikan bantuan kepada Kemenkumham,” tutur Yasonna.

Baca juga: Kemenkumham dan Kemen PUPR Resmikan Rusun Politeknik di Tangerang

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, sejak tahun 2015, Kementerian PUPR telah membangun sejumlah rusun untuk Kemenkumham di Denpasar, Batam, Kepulauan Riau, Cilacap, Medan, maupun Tangerang.

Selain mengoptimalkan lahan, pembangunan rusun juga mampu memberikan kontribusi positif bagi pencapaian misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Maju.

"Pembangunan Rusun Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Kemenkumham ini merupakan salah satu wujud dukungan Kementerian PUPR dalam membentuk pusat pendidikan berkarakter," terang Iwan.

Dia berharap, rusun ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan menjadi tempat mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kementerian PUPR juga berharap agar Kemenkumham dapat melakukan pemeliharaan, dan perawatan rusun guna mendorong pengelolaan serta pemanfaatan rusun dengan baik.

Selain itu, juga perlu dibentuk unit pengelola rusun agar sistem manajemen pengelolaan dapat lebih profesional sehingga masa pakai bangunan juga bisa lebih lama.

Rusun Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Kemenkumhan dibangun oleh Kementerian PUPR melalui BP2P Jawa I Ditjen Perumahan Perumahan secara multi-years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak 2022-2023 dengan anggaran senilai Rp 13,1 miliar.

Rusun memiliki luas bangunan 2.042 meter persegi dan dibangun setinggi tiga lantai dengan daya tampung sebanyak 168 orang.

Adapun tipe hunian merupakan tipe 24 yang terdiri dari 43 unit kamar. Fasilitas meubelair di dalam rusun antara lain lemari 86 unit, kasur susun 82 unit, kasur single 4 unit, meja belajar dan kursi masing-masing 168 unit.