Bank Mandiri Siap Salurkan KUR bagi Petani Kopi di Puncak

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk siap memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Kopi Cibulao untuk menyejaterahkan hidup para petani.

"Disitulah kami mulai masuk kredit usaha rakyat ke kelompok tani tersebut," ujar Senior Vice President (SVP) Government Institutional Bank Mandiri Dadang Ramadhan P dalam "Pesan Puncak" untuk Penyelematan Kawasan Puncak, Senin (8/11/2021).

Dadang mengatakan, perseroan berkomitmen dalam membantu KTH Cibulao agar usaha yang dijalankan bisa lebih maju karena kegiatan menanam kopi memunculkan efek bisnis.

Tak hanya mendukung para petani kopi yang tergabung dalam KTH Kopi Cibulao, Bank Mandiri juga akan mendukung kegiatan serupa untuk menggairahkan perekonomian rakyat pada kegiatan penanaman kawasan Puncak.

"Bank Mandiri akan juga mendukung kegiatan seperti ini mengingat visi kami juga menjalankan hal-hal demikian," terang Dadang.

Baca juga: Anies Usulkan Kerangka Regulasi RTH Jabodetabekpunjur

KTH Cibulao yang merupakan unit organisasi dari Lembaga Masyarakat Desa (LMDH) Puncak Lestari telah menanam Multi Purpose Tree Species (MTPS) sesuai arahan Perum Perhutani.

Selama ini, KTH Cibolao juga telah melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap petani di kawasan puncak untuk berbudidaya tanaman keras seperti kopi, alpukat dan lain sebagainya.

Dulunya, para petani di kawasan Puncak berbudidaya tanaman hortikultura seperti buah-buahan, tanaman hias, maupun sayuran.

"Kami lakukan untuk mendampingi petani yang dahulu bertanam hortikultura kini berbudaya tanaman keras, salah satunya kopi dan alpukat untuk menjaga kawasan puncak," ungkap Anggota KTH Cibolao Jumpono dalam acara yang sama.

Tahun 2016 lalu, usaha kopi KTH Cibolao yang mewakili Jawa Barat menyabet juara 1 dalam kancah nasional.

"Alhamdulillah, budidaya kopi bisa mewakili Jawa Barat untuk kancah nasional menjadi juara 1," lanjut Jumpono.

Dia berharap, masyarakat di kawasan Puncak juga turut serta untuk menjaga dan merawat wilayah mereka sendiri serta didampingi oleh stakeholder (pemangku kepentingan) seperti Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.