DK PBB untuk Kali Pertama Serukan Gencatan Senjata Gaza

NEW YORK, KOMPAS.com - Setelah lebih dari lima bulan perang, Dewan Keamanan PBB untuk kali pertama pada Senin (25/3/2024) menuntut gencatan senjata segera di Gaza.

Itu terjadi setelah Amerika Serikat, sekutu Israel yang memveto rancangan sebelumnya, memilih abstain.

Mendapat tepuk tangan meriah di Dewan Keamanan yang biasanya tenang, ke-14 anggota lainnya memberikan suara mendukung resolusi yang "menuntut gencatan senjata segera" untuk bulan suci Ramadhan yang sedang berlangsung.

Baca juga: Rusia-China Memveto Tawaran AS di DK PBB Terkait Gencatan Senjata Gaza

Resolusi tersebut menyerukan agar gencatan senjata mengarah pada "gencatan senjata yang langgeng dan berkelanjutan" dan menuntut agar Hamas dan kelompok lainnya membebaskan para sandera yang diculik dalam serangan 7 Oktober.

"Pertumpahan darah telah berlangsung terlalu lama," kata Amar Bendjama, Utusan Aljazair, anggota Dewan Keamanan blok Arab saat ini.

Aljazair diketahui merupakan sponsor resolusi tersebut bersama dengan berbagai kelompok yang mencakup Slovenia, Swiss, Jepang, dan Korea Selatan.

"Akhirnya, Dewan Keamanan memikul tanggung jawabnya," katanya setelah pemungutan suara pada sidang di Markas Besar PBB di New York, AS, sebagaimana dikutip dari AFP.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menuntut agar resolusi ini diimplementasikan.

"Kegagalan tidak dapat dimaafkan," tulis Guterres di X.

Utusan Palestina Riyad Mansour menahan air mata ketika ia mengatakan bahwa resolusi tersebut harus menjadi "titik balik" untuk mengakhiri perang.

"Permintaan maaf kepada mereka yang telah gagal diselamatkan oleh dunia, kepada mereka yang seharusnya dapat diselamatkan namun tidak," katanya.

Baca juga: AS Ajukan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, DK PBB Akan Voting Hari Ini

Tanggapan Israel dan Hamas

Amerika Serikat telah berulang kali memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan tekanan kepada Israel, namun semakin menunjukkan rasa frustrasi terhadap sekutunya itu ketika PBB memperingatkan akan terjadinya kelaparan di Gaza.

Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pekan lalu bersumpah untuk menentang himbauan Amerika Serikat dan memperluas kampanye militer Israel ke Rafah, kota Gaza selatan tempat sekitar 1,5 juta warga Palestina berlindung.

Beberapa saat setelah Amerika Serikat menolak memveto resolusi terbaru, Netanyahu mengumumkan ia tidak akan lagi mengirim delegasi ke Washington yang diminta oleh Presiden Joe Biden untuk membahas Rafah.

"Resolusi tersebut memberikan harapan kepada Hamas bahwa tekanan internasional akan membuat mereka menerima gencatan senjata tanpa pembebasan para sandera," ujar Netanyahu.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, yang sudah berada di Washington dalam perjalanan terpisah, mengatakan negaranya tidak akan mengakhiri perang sampai para sandera dibebaskan.

Baca juga: Kata Hamas soal AS Veto Resolusi DK PBB yang Serukan Gencatan Senjata Segera

“Kami tidak mempunyai hak moral untuk menghentikan perang sementara masih ada sandera yang ditahan di Gaza,” katanya di luar Gedung Putih.

Hamas menyambut baik resolusi tersebut dan mengatakan mereka akan melakukan pembicaraan mengenai pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Qatar, setelah berulang kali tertunda dalam mencapai kesepakatan.