Penulis: VOA Indonesia/Rendy Wicaksana/Rivan Dwiastono
NEW YORK, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengajukan tiga tuntutan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB pada Selasa (23/1/2024), yaitu gencatan senjata permanen sesegera mungkin, penghentian pasokan senjata ke Israel, dan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.
"Ini penting agar dapat segera dimulai proses yg adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel,” tegasnya di markas PBB, Kota New York.
Retno juga mempertanyakan keseriusan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan berbagai resolusinya mengenai Palestina, yang disebut Retno kerap gagal dilaksanakan.
Baca juga: Tank-tank Israel Tembaki RS Nasser di Khan Younis Gaza
“Saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar,” katanya.
Setidaknya sudah dua resolusi yang dikeluarkan DK PBB sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas kembali pada 7 Oktober lalu.
Terakhir, Resolusi DK PBB 2720 menyerukan peningkatan bantuan untuk krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk dibukanya seluruh pintu perbatasan Gaza untuk pengitiman bantuan.
Sebagaimana Indonesia, dalam debat itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyebut penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina pascaperang sebagai hal yang tidak dapat diterima.
Over decades, the two-state solution has been traduced, undermined & left for dead many times.
However, it remains the only way to achieve durable & equitable peace in Israel, in Palestine & in the region. pic.twitter.com/4pAdfF75Ui
— António Guterres (@antonioguterres) January 23, 2024
“Pendudukan Israel harus berakhir,” ujar Guterres.
“Penolakan ini dan penyangkalan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global," jelasnya.
Baca juga: Serbu Rumah Sakit di Gaza, Israel Ditegur AS
Dalam wawancara dengan VOA sebelum sesi debat digelar, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki, yang mewakili Palestina dalam forum tersebut, mengaku tidak heran dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berulang kali menolak solusi dua negara, bahkan atas masukan sekutu dekatnya sendiri, Amerika Serikat.
“Sekarang masyarakat internasional harus memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang mencoba menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara. Menurut saya seharusnya pernyataan seperti itu dikutuk,” kata al Maliki.
Had a one-on-one meeting with FM Riyad Al-Maliki of #Palestine ???????? in New York (23/1) & stressed Indonesia's support for Palestine’s full membership in the UN. pic.twitter.com/0IMsH6RLfI
— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) January 23, 2024
“Yang kedua, dunia harus mulai mempertimbangkan sanksi terhadap sosok yang membenci perdamaian, yang mencoba menggagalkan prospek perdamaian antara Israel dan Palestina, dan di kawasan,” tambahnya.
Usai menyimak pernyataan Sekjen PBB dan Menlu Palestina yang diberi kesempatan lebih dahulu untuk menyampaikan argumen dalam debat, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Ergan menimpali seruan gencatan senjata dan kecaman yang dilontarkan keduanya.
Ia mengatakan, sebetulnya ada jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza, jika DK PBB menyetujuinya.