Sri Lanka Hapus Visa untuk Warga Rusia dan Ukraina, Ini Alasannya

KOLOMBO, KOMPAS.com - Pemerintah Sri Lanka menyatakan telah mengakhiri perpanjangan visa turis jangka panjang bagi ribuan warga Rusia dan Ukraina.

Hal itu dilakukan mengingat invasi Rusia terhadap Ukraina masih berlangsung. Namun, ada alasan lain untuk menghapus visa tersebut.

Menurut Komisaris Jenderal Imigrasi Sri Lanka, Harsha Ilukpitiya kepada AFP pada Minggu (25/2/2024), pemerintah tidak memberikan perpanjangan visa lebih lanjut.

Baca juga: Penjara Penuh, Sri Lanka Bebaskan 1.000 Tahanan dalam Amnesti Natal

Pihaknya juga telah memberikan batas waktu keberangkatan pada 7 Maret 2024.

"Situasi penerbangan kini sudah normal dan mereka tidak mengalami kesulitan untuk kembali," terangnya.

Ia mengatakan, lebih dari 288.000 orang Rusia dan hampir 20.000 orang Ukraina telah mengunjungi Sri Lanka dalam dua tahun terakhir.

Tidak jelas berapa banyak yang tinggal lebih lama dibandingkan visa turis 30 hari yang biasanya.

Namun ribuan warga Rusia dan sejumlah kecil warga Ukraina diyakini telah menetap di Sri Lanka, bahkan beberapa di antaranya untuk menghindari potensi wajib militer.

Tak hanya itu saja, beberapa orang yang tinggal telah membuka restoran dan mendirikan klub malam.

Keputusan pemerintah tersebut bertepatan dengan reaksi keras media sosial terhadap klub malam milik Rusia yang menyelenggarakan pesta khusus kulit putih di kota resor pesisir selatan Unawatuna.

Sri Lanka berupaya meningkatkan pariwisata dengan memberikan visa pada saat kedatangan selama 30 hari, karena negara tersebut sangat membutuhkan devisa saat negara tersebut pulih dari krisis ekonomi terburuk sejak pertengahan 2022.

Negara ini gagal membayar utang luar negerinya sebesar $46 miliar pada bulan April 2022.

Serta protes jalanan selama berbulan-bulan menyebabkan pengunduran diri presiden saat itu, Gotabaya Rajapaksa, tiga bulan kemudian.

Baca juga: Sri Lanka Bebaskan 1.004 Tahanan Saat Peringatan Natal 2023

Dana talangan IMF sebesar $2,9 miliar telah membantu menstabilkan perekonomian dan mengakhiri kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.