Menteri Israel Serukan Warga Gaza Pindah ke Negara Lain, Banjir Kecaman

JALUR GAZA, KOMPAS.com - Beberapa negara Arab Teluk pada Kamis (4/1/2024) mengutuk keras komentar dua menteri Israel yang menyerukan agar warga Palestina beremigrasi dari Jalur Gaza.

Sebelumnya, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada Senin (1/1/2024) menyerukan "solusi untuk mendorong emigrasi penduduk Gaza" dan pembangunan kembali permukiman Israel di wilayah Palestina itu.

Komentarnya muncul sehari setelah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich juga menyerukan kembalinya pemukim Yahudi ke Jalur Gaza.

Baca juga: Menteri Israel Serukan Pemukim Yahudi Kembali ke Gaza, Dikecam Hamas

Pada Minggu (31/12/2023), ia mengatakan bahwa Israel harus mendorong sekitar 2,4 juta warga Palestina untuk meninggalkan Gaza.

Banjir kecaman

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan, Kerajaan dengan tegas mengutuk dan menolak komentar kedua menteri tersebut.

Kerajaan meminta masyarakat internasional untuk bertindak dalam menghadapi "kegigihan" Pemerintah Israel dalam melanggar hukum internasional melalui pernyataan dan tindakannya.

Qatar, yang memainkan peran mediasi dalam gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas pada akhir November lalu, juga mengutuk dengan keras komentar yang dibuat oleh kedua menteri tersebut.

"Kebijakan hukuman kolektif dan pemindahan paksa yang dipraktikkan oleh otoritas pendudukan terhadap penduduk Gaza tidak akan mengubah fakta bahwa Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina," ungkap Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

Baca juga: AS Berterima Kasih pada Qatar atas Upaya Pembebasan Sandera

Kuwait pun mengikuti langkah tersebut, dengan memperingatkan adanya rencana Israel untuk menggusur penduduk Gaza secara khusus, dan rakyat Palestina secara umum.

Uni Emirat Arab, yang menormalkan hubungan dengan Israel pada 2020, juga mengutuk dengan keras pernyataan dari kedua menteri Israel itu.

"UEA menyuarakan penolakan tegas terhadap pernyataan ofensif semacam itu dan semua praktik yang mengancam eskalasi lebih lanjut dan ketidakstabilan di kawasan itu," kata Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab dalam sebuah pernyataan.

Amerika Serikat, Perancis, dan Uni Eropa mengecam pula komentar Menteri Keamanan Nasional Israel dan Menteri Keuangan Israel.

Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memang belum secara resmi menyarankan rencana untuk mengusir warga Gaza maupun mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah itu sejak perang pecah.

Namun, Netanyahu telah beberapa kali mengindikasikan hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Israel mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan Gaza.

Baca juga: PM Netanyahu Nyatakan Perang Gaza Akan Terus Berlanjut Berbulan-bulan

Perang Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober lalu. Itu terjadi setelah Hamas menyerbu Israel selatan, yang mengakibatkan kematian sekitar 1.140 orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut Israel.

Sebagai tanggapan, Israel bersumpah untuk menghancurkan kelompok tersebut.

Mereka telah melancarkan pengeboman dan invasi darat yang telah membuat sebagian besar wilayah Gaza menjadi puing-puing.

Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas menyebut, serangan Israel telah merenggut sedikitnya 22.438 nyawa.

Sebagian besar penduduk Gaza telah dipaksa keluar dari rumah mereka selama hampir tiga bulan perang.